Bisnis.

com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan keberlanjutan fiskal.

>>> Zaki Ubaidillah Tembus Semifinal Australian Open 2026 Usai Tekuk Justin Hoh

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa.

Ia menyoroti aspirasi mahasiswa terkait penggunaan APBN, kenaikan harga energi, hingga efektivitas program MBG dari sisi dunia usaha.

Menurut Erwin, prioritas utama saat ini adalah memastikan program sosial pemerintah tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi.

"Dunia usaha juga memiliki perhatian yang sama terhadap keberlanjutan fiskal, efisiensi belanja negara, dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat," kata Erwin kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara agenda pemerataan sosial dan stabilitas ekonomi makro.

Hal itu agar tidak menimbulkan tekanan terhadap investasi, konsumsi rumah tangga, maupun aktivitas dunia usaha.

Erwin menilai program MBG berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang luas. Syaratnya, pelaksanaannya mampu melibatkan rantai pasok domestik secara optimal.

Program tersebut dinilai dapat menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri makanan dan minuman, logistik, hingga UMKM sebagai pemasok bahan pangan.

Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai memiliki peluang memperkuat ekonomi desa. Syaratnya, dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan pelaku usaha lokal.

Meski demikian, Erwin mengingatkan keberhasilan kedua program tersebut sangat bergantung pada tata kelola, efisiensi distribusi, serta keberlanjutan sumber pendanaannya.

Di sisi fiskal, ia menilai pemerintah perlu menjaga ruang anggaran secara hati-hati. Hal ini mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional.