Pemerintah membuka peluang untuk menutup sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai langkah penataan menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kebijakan ini diambil setelah muncul berbagai persoalan dalam pelaksanaan program di beberapa daerah.

>>> Timnas Spanyol Percaya Diri Hadapi Piala Dunia 2026

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat operasional sebanyak 1.152 SPPG telah dihentikan hingga Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan standar pelayanan.

Saat ini, pemerintah masih menginventarisasi kondisi riil di lapangan sebelum menetapkan kebijakan pengurangan atau penutupan fasilitas yang dinilai bermasalah.

Penataan Menyeluruh Program MBG

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pendataan dan pemetaan menyeluruh terus berjalan. Hal ini untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan kebutuhan program.

"Ya, pasti salah satunya arahnya ke sana. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak," ujar Prasetyo Hadi.

>>> Dua Siswa SMA Surabaya Minta Maaf Usai Rekam Video Pribadi Perempuan untuk Dijual

Pemerintah bersama para pemangku kepentingan berkomitmen meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Sebagian besar jalannya program MBG diklaim sudah memenuhi mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP).

"Kita menyepakati bersama-sama bahwa kita butuh penataan menyeluruh dari program MBG ini. Sebagian besar berjalan sesuai mekanisme dan SOP, jadi itu jalan terus.

Tetapi ada klaster-klaster yang memang harus kita tata ulang dan benahi," kata Prasetyo Hadi.

Di tengah proses evaluasi, pemerintah mempercepat perluasan jangkauan program ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

>>> PTBA Alokasikan Dividen Rp1,3 Triliun dari Laba Bersih 2025

Selain itu, terjadi lonjakan jumlah penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, serta balita dalam periode dua pekan terakhir.