Pemerintah Australia mulai menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya ketergantungan negara tersebut terhadap layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk.

Kekhawatiran ini muncul seiring meluasnya penggunaan infrastruktur satelit asing untuk komunikasi publik dan militer, yang dinilai berpotensi mengancam kedaulatan keamanan nasional.

>>> Raffi Ahmad Bantah Terlibat Kasus Penyelundupan Elektronik Ilegal

Dalam dokumen resmi badan intelijen, penyedia internet satelit digambarkan sebagai tantangan serius bagi kemampuan Australia untuk menegakkan hukum dan melindungi diri sendiri.

Di Australia, diperkirakan terdapat sekitar 200.000 pelanggan Starlink pada 2025. Perusahaan telekomunikasi besar seperti Telstra dan Optus telah menandatangani kontrak dengan SpaceX untuk layanan telepon satelit.

Namun, model operasional ini membawa risiko tata kelola.

Sebuah presentasi internal Pusat Keamanan Siber dan Infrastruktur pada Mei 2025 menyoroti risiko ketersediaan karena Starlink berbasis di luar negeri.

>>> KAI Renovasi Stasiun Gambir untuk Integrasi dengan KRL

Dosen Hukum Antariksa di Flinders University, Joel Lisk, menilai regulasi sistem satelit skala besar merupakan area perhatian nyata.

"Bagaimana Anda menghentikan seseorang melakukannya? Itu tidak mungkin karena lisensi kami tidak menjangkau hingga ke luar angkasa," ujarnya.

Sebuah nota dari Direktorat Sinyal Australia menyebut operator swasta layanan satelit memiliki kendali signifikan atas jaringan, yang mungkin melebihi kapasitas regulasi negara.

Pemerintah federal Australia telah memberikan lebih dari selusin kontrak senilai setidaknya US$7,13 juta, termasuk untuk Departemen Pertahanan dan Komisi Pemilihan Umum.

>>> Liwet Bakar Derajat Viral di Ciledug, Topping Melimpah Mulai Rp19 Ribu

Jumlah itu membengkak menjadi lebih dari US$50 juta jika termasuk kontrak negara bagian.