OJK Wajibkan Perusahaan Asuransi Kesehatan Miliki Dewan Penasihat Medis
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan perusahaan asuransi yang memasarkan produk asuransi kesehatan untuk memiliki Dewan Penasihat Medis (DPM) atau Medical Advisory Board (MAB).
Kebijakan ini tertuang dalam POJK Nomor 36 Tahun 2025 yang diundangkan pada 22 Desember 2025. Masa transisi penerapan aturan ini diberikan selama satu tahun.
Pengamat asuransi Wahyudin Rahman mengungkapkan sejumlah tantangan utama dalam penerapan aturan tersebut. Tantangan itu meliputi ketersediaan sumber daya dokter yang kompeten serta integrasi data kesehatan.
"Perusahaan perlu memastikan penerapan DPM tetap menjaga keseimbangan antara pengendalian biaya dan kualitas layanan bagi peserta," ujar Wahyudin Rahman kepada Finansial pada Rabu (10/6/2026) malam.
Meski ada tantangan, keberadaan dewan penasihat medis dinilai membawa dampak positif jangka panjang bagi pengelolaan dana perusahaan.
Wahyudin Rahman melihat komite ini berpotensi menjadi instrumen efektif untuk memastikan ketepatan layanan medis bagi pasien.
Namun, ia menegaskan bahwa DPM bukan satu-satunya solusi. "Inflasi medis juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan tarif rumah sakit, obat-obatan, dan teknologi kesehatan," tegasnya.
Penerapan pengawasan ketat melalui dewan ini diproyeksikan mengubah peta pengelolaan risiko dan standardisasi biaya di internal perusahaan asuransi.
Wahyudin Rahman menekankan pengawasan medis dalam proses pengelolaan klaim dan layanan kesehatan akan meningkat signifikan.
"Dengan adanya DPM, keputusan terkait kewajaran tindakan medis, biaya perawatan, dan manajemen kasus menjadi lebih terukur sehingga tata kelola klaim dapat berjalan lebih efektif dan transparan," katanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengonfirmasi bahwa beberapa perusahaan sudah mulai mengadopsi sistem pengawasan serupa.
"Saat ini sebagian perusahaan asuransi telah memiliki fungsi MAB, baik dibentuk secara sendiri maupun melalui skema gabungan.
MAB juga dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak ketiga," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK Desember 2025 pada Jumat (9/1/2026).
Regulator memberikan kelonggaran waktu bagi perusahaan yang belum memenuhi standar.
Ogi Prastomiyono melanjutkan bahwa penyesuaian regulasi berdurasi satu tahun diberikan sejak aturan resmi diundangkan demi pemenuhan seluruh persyaratan Dewan Penasihat Medis.
Update Terbaru
Anime Soara and the House of Monsters Gaet Dua Seiyuu Baru untuk 2027
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Batas Wakhir Penetapan UMP 2027 oleh Kepala Daerah Jatuh Pada Tanggal 21 November
Rabu / 18-11-2026, 08:49 WIB
Solusi kipas angin tidak kencang karena debu dan komponen aus
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Menentukan Posisi Pintu Rumah dan Meja Kerja Pembawa Hoki Shio
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Ramalan Zodiak Paling Beruntung 18 November 2026 Bawa Kedamaian
Rabu / 18-11-2026, 08:42 WIB
Respons DPR dan KPU soal Petisi Verifikasi Ijazah Anggota Dewan
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Peran Vital Haaland Bawa Norwegia Tembus Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Nelayan Kepulauan Sangihe Ditemukan Selamat di Perairan Buol
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Karier dan Asmara Libra Serta Scorpio dalam Zodiak 18 November
Rabu / 18-11-2026, 08:35 WIB
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB






