Kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green dinilai memberikan dampak positif bagi kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Langkah strategis ini dinilai mampu memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang terus berlanjut.

>>> Jadwal Imunisasi Influenza Anak untuk Cegah Komplikasi Serius

Pakar Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, menilai penyesuaian harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter merupakan langkah yang tepat.

Berdasarkan simulasi dari model permintaan 1,36 juta rumah tangga Indonesia menggunakan data Susenas 2019–2024, kebijakan ini terbukti efektif menghemat devisa negara.

"Kenaikan ini menghemat anggaran negara sekitar Rp 11,4 triliun per tahun dan menghemat devisa US$ 0,6 miliar di tengah tekanan terhadap rupiah," ujar Yayan kepada Kontan.

co. id, Rabu (10/6/2026).

Dalam hitungannya, bila tidak terjadi kenaikan harga Pertamax, pemerintah bakal menanggung beban fiskal Rp 27,7 triliun per tahun.

Potensi Migrasi ke BBM Bersubsidi

Meski demikian, Yayan mengingatkan adanya potensi perpindahan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi yang dapat memicu pembengkakan beban keuangan negara.

Dari hitungannya, kebocoran subsidi akibat migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite ditaksir bisa mencapai Rp 8,2 triliun hingga Rp 9,4 triliun per tahun.

>>> Menkes Siapkan Ahli Gizi Dukung Langkah Baru Badan Gizi Nasional

Menurutnya, jika pengawasan di lapangan longgar, volume penyaluran Pertalite diproyeksikan akan melampaui batas kuota tahunan yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Risikonya adalah migrasi kira-kira satu dari lima pembeli Pertamax, bahkan satu dari empat jika aturan pembelian tidak ditegakkan, akan pindah ke Pertalite bersubsidi.