Dudung Bicara Nasib Motor Listrik BGN: Sudah Dibayar, Masih Dirakit
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman buka suara mengenai kelanjutan puluhan ribu unit motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN).
Aset tersebut menjadi sorotan setelah kasus dugaan korupsi pengadaan kendaraan operasional menyeret mantan Kepala BGN Dadan Hindayana.
Dudung mengungkapkan bahwa motor listrik itu sudah dibayar oleh pejabat lama dan saat ini masih dalam proses perakitan.
Keputusan pemanfaatan aset diserahkan kepada Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, atau berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ya kan sudah dibayar, ini kan sudah dirakit.
Ya nanti keputusan terserah Kepala BGN, atau kalau misalnya nanti ada keputusan dari Presiden dialihkan ke mana yang bermanfaat," ujar Dudung di Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2026).
Menurut Dudung, pemberian kendaraan dinas bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebenarnya tidak terlalu mendesak.
Para petugas sudah menerima tunjangan operasional yang memadai, yakni insentif Rp 6 juta per bulan.
"Toh gajinya SPPG itu kan lumayan tuh enam jutaan, kalau nyicil satu motor kan cukup. Nggak perlu-perlu amatlah kalau menurut saya (menggunakan motor listrik BGN)," lanjut Dudung.
Proyek pengadaan motor listrik ini menelan anggaran Rp 1,03 triliun untuk 21.801 unit. Namun, berdasarkan pemeriksaan per 7 April 2026, seluruh unit ternyata belum selesai diproduksi.
Kejaksaan Agung bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan indikasi penggelembungan nilai proyek. Dudung menyebut ada selisih sekitar Rp 200 miliar menurut Kejagung, sementara BPK menghitung Rp 400 miliar.
"Dan ada selisih diperkirakan sekitar Rp 200 M ya. Berbeda kalau BPK ngitungnya Rp 400 M.
Ya ada markup. Ya ini mudah-mudahan proses hukumnya segera cepat ya," kata Dudung.
Kejaksaan Agung telah menetapkan Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka pada Rabu (3/6/2026).
Mereka diduga mengarahkan penyusunan kerangka acuan kerja yang tidak sesuai kebutuhan.
Pemenang proyek, PT YAT, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai vendor karena tidak memiliki dealer atau bengkel aktif.
Total nilai pengadaan yang telah dibayarkan ke PT YAT mencapai Rp 1.035.515.297.908,02.
Update Terbaru
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kasus Pemerasan Imigrasi, Saksi Akui Rutin Berikan Uang Pelicin
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Alasan Pemecatan Xabi Alonso Menurut Pengakuan Gelar Lucas Vazquez
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Mengenal Perbedaan UMP, UMK, UMSP, dan UMSK dalam Aturan Upah Minimum
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Rekomendasi Krim Tangan Pencerah untuk Atasi Noda Gelap di Kulit
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB
Studi Ungkap Pengelolaan Hutan Adat Didominasi Elite Laki-laki
Rabu / 18-11-2026, 03:42 WIB






