P3HKI Desak Perlindungan Hak Pekerja dalam Investasi Asing
Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI) mendesak penegakan perlindungan hak pekerja domestik di tengah derasnya arus investasi asing ke Indonesia.
Desakan ini disampaikan dalam forum strategis di Jakarta Pusat pada Selasa (9/6/2026).
Ketua II P3HKI Ahmad Ansyori menilai ada kontradiksi dalam penegakan hukum saat ini. Hak dasar buruh kerap diabaikan demi menjaga modal masuk.
Beberapa pelanggaran yang disoroti meliputi ketiadaan jaminan sosial, pengabaian perjanjian kerja bersama, hingga pemberangusan serikat pekerja.
Ahmad Ansyori mengingatkan agar kedaulatan hukum nasional tidak dikesampingkan demi menyenangkan investor asing.
"Investasi asing itu kita undang, kita welcome, kita selebrasi, tetapi kedaulatan hukum tidak boleh berada di bawahnya," kata Ahmad Ansyori.
Ia juga menyoroti fenomena pemutusan hubungan kerja sepihak dan pelarian aset korporasi berlapis yang mempersulit pertanggungjawaban hukum.
Sebagai contoh, sengketa pesangon 735 pekerja PT Nusa Halmahera Minerals senilai 35 juta dolar AS dari Newcrest Mining Limited kini dibebankan kepada Newmont Corp.
"Jadi ada bukti kuat yang empirik bahwa good faith [prinsip itikad baik] dalam perlindungan pekerja gagal diterapkan secara efektif pada sejumlah model investasi asing langsung atau foreign direct investment ini," ujar Ahmad Ansyori.
Tiga Instrumen Hukum Baru
P3HKI mengusulkan tiga instrumen hukum baru guna mengantisipasi kegagalan investasi tersebut.
Pertama, kewajiban sertifikat kepatuhan ketenagakerjaan. Kedua, pembentukan rekening penampung jaminan pesangon.
Ketiga, Mahkamah Agung didorong menerbitkan surat edaran mengenai bantuan hukum timbal balik lintas yurisdiksi.
"Sehingga dengan tiga rekomendasi itu yang kami perhatikan masih sangat mungkin untuk dimuat di dalam peraturan perundang-undangan kita, termasuk di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sedang proses," pungkas Ahmad Ansyori.
P3HKI menegaskan investasi asing di Indonesia tidak boleh mengabaikan pemenuhan hak-hak pekerja dan mendesak penguatan instrumen hukum.
Update Terbaru
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
Portugal Kalahkan Wales 3&2 dan Lolos Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB
YAAMPUN! Terikat Janji Gagal jadi Runner Up, Inilah Acara TV dengan Rating Terbaik Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 05:52 WIB
Penguatan Sektor Asuransi Dijalankan OJK Lewat Lima Pilar Strategis
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB
Persiapan Pindah Karier ke Bidang HR Tanpa Latar Psikologi
Rabu / 18-11-2026, 05:49 WIB






