Rasio klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 108,72 persen per April 2026. Angka ini menunjukkan beban biaya pelayanan kesehatan lebih besar dibanding pendapatan iuran.

Data tersebut disampaikan dalam rapat kerja BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

>>> Padukan Baju Coklat dengan Pilihan Warna Celana Ini Agar Tampil Modis

Hingga April 2026, dana yang dihabiskan untuk pelayanan medis mencapai Rp 65,03 triliun, sementara iuran yang masuk hanya Rp 59,8 triliun.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengakui kondisi keuangan yang minus ini merupakan masalah berulang. Menurutnya, rasio klaim di atas 100 persen sudah terjadi sejak awal penyelenggaraan JKN.

"Secara histori, sejak awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim program JKN telah berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan tingginya tekanan antara pendapatan dan biaya pelayanan kesehatan," kata Prihati.

Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan mencapai 108,72 persen pada April 2026.

Prihati menegaskan tren ini mengancam ketahanan dana jaminan sosial nasional jika tidak segera diintervensi.

>>> Pemimpin Tertinggi Afghanistan Larang PNS Gunakan Ponsel Pintar

Strategi Penyeimbangan Keuangan

BPJS Kesehatan menerapkan strategi pengetatan pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. Langkah penyeimbangan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen peserta baru, reaktivasi anggota pasif, serta digitalisasi penagihan.

Manajemen mengklaim intervensi eksternal pada sektor pendapatan berhasil menambah kas organisasi sebesar Rp 2,3 triliun sepanjang 2025.

"Optimalisasi pendapatan iuran melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital menghasilkan tambahan pendapatan Rp 2,3 triliun pada tahun 2025," tutur Prihati.

Selain mendongkrak pendapatan, pengendalian internal juga menyasar efisiensi sistem rujukan berjenjang dan pengetatan verifikasi klaim dari fasilitas kesehatan.

Penguatan layanan kesehatan primer diklaim mampu memangkas potensi pengeluaran yang tidak perlu di tingkat lanjutan.

>>> Tiga Emiten Cairkan Dividen Saham Tahun Buku 2025 Hari Ini

"Upaya tersebut berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp 13,18 triliun pada tahun 2025," tutup Prihati.