Rasio Klaim JKN Tembus 108,72 Persen, BPJS Kesehatan Defisit
Rasio klaim Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 108,72 persen per April 2026. Angka ini menunjukkan beban biaya pelayanan kesehatan lebih besar dibanding pendapatan iuran.
Data tersebut disampaikan dalam rapat kerja BPJS Kesehatan bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta pada Selasa (9/6/2026).
Hingga April 2026, dana yang dihabiskan untuk pelayanan medis mencapai Rp 65,03 triliun, sementara iuran yang masuk hanya Rp 59,8 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengakui kondisi keuangan yang minus ini merupakan masalah berulang. Menurutnya, rasio klaim di atas 100 persen sudah terjadi sejak awal penyelenggaraan JKN.
"Secara histori, sejak awal penyelenggaraan JKN, rasio klaim program JKN telah berada di atas 100%. Hal ini menunjukkan tingginya tekanan antara pendapatan dan biaya pelayanan kesehatan," kata Prihati.
Setelah sempat membaik pada 2019, rasio klaim kembali meningkat pada 2023 dan mencapai 108,72 persen pada April 2026.
Prihati menegaskan tren ini mengancam ketahanan dana jaminan sosial nasional jika tidak segera diintervensi.
Strategi Penyeimbangan Keuangan
BPJS Kesehatan menerapkan strategi pengetatan pengeluaran dan optimalisasi penerimaan. Langkah penyeimbangan dilakukan melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen peserta baru, reaktivasi anggota pasif, serta digitalisasi penagihan.
Manajemen mengklaim intervensi eksternal pada sektor pendapatan berhasil menambah kas organisasi sebesar Rp 2,3 triliun sepanjang 2025.
"Optimalisasi pendapatan iuran melalui peningkatan kepatuhan badan usaha, rekrutmen dan reaktivasi peserta, penguatan penagihan, serta pemanfaatan teknologi digital menghasilkan tambahan pendapatan Rp 2,3 triliun pada tahun 2025," tutur Prihati.
Selain mendongkrak pendapatan, pengendalian internal juga menyasar efisiensi sistem rujukan berjenjang dan pengetatan verifikasi klaim dari fasilitas kesehatan.
Penguatan layanan kesehatan primer diklaim mampu memangkas potensi pengeluaran yang tidak perlu di tingkat lanjutan.
"Upaya tersebut berkontribusi pada optimalisasi biaya manfaat sebesar Rp 13,18 triliun pada tahun 2025," tutup Prihati.
Update Terbaru
Pernikahan Tidak Terduga dengan Bosku, Konflik Cinta di Kantor
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Ratusan Warga Ikuti Nobar Perdana Harimau Putih Terikat Cinta
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Jadwal Bioskop Trans TV 19 - 22 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:21 WIB
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB






