Pemimpin Tertinggi Afghanistan, Hibatullah Akhundzada, mengeluarkan kebijakan baru yang melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan ponsel pintar.

Kebijakan ini pertama kali diungkapkan oleh portal berita Afghanistan International, yang merujuk pada dokumen resmi dari Kementerian Kehakiman Afghanistan.

>>> Tiga Emiten Cairkan Dividen Saham Tahun Buku 2025 Hari Ini

Perintah tersebut tidak hanya bersifat imbauan, tetapi diimplementasikan secara penuh dengan pengawasan ketat dari jajaran pejabat di pengadilan militer.

Para pejabat militer diinstruksikan untuk memantau kepatuhan para pegawai dan melaporkannya langsung kepada pucuk pimpinan negara.

Pemerintah telah menyiapkan daftar kendali khusus yang mencatat data rinci setiap personel yang diawasi.

Data yang dicatat meliputi nama, jabatan, lokasi tugas, operator seluler, dan nomor telepon yang digunakan pegawai.

Langkah ini memperluas cakupan pembatasan perangkat digital di Afghanistan. Sebelumnya, Kementerian Pendidikan telah melarang siswa membawa ponsel pintar ke sekolah maupun madrasah.

>>> Grab Tambah Armada Kendaraan Listrik untuk Tekan Biaya Operasional

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi mengenai sanksi bagi pelanggar. Namun, arahan ini menandai langkah tegas pemerintah dalam mengontrol penggunaan teknologi di ruang publik.

Kebijakan ini mencerminkan upaya otoritas dalam mengelola arus informasi dan teknologi demi mengonsolidasikan kontrol pemerintahan.

Dalam perspektif keamanan, pembatasan ponsel pintar oleh pejabat publik dan pelajar sering dikaitkan dengan upaya meminimalisir penyebaran data sensitif.

Langkah ini juga bertujuan mengurangi distraksi terhadap kegiatan kedinasan serta membentengi masyarakat dari pengaruh konten luar yang tidak selaras dengan kebijakan nasional.

Keputusan mencatat data perangkat secara rinci menunjukkan aspek pengawasan menjadi elemen krusial dalam administrasi pemerintahan saat ini.

>>> Lenovo Rilis Perangkat Edisi Terbatas FIFA World Cup 2026 di Indonesia

Tren pembatasan perangkat pintar di lingkungan birokrasi dan pendidikan ini mengindikasikan prioritas pemerintah dalam menjaga disiplin serta membatasi ketergantungan pada teknologi.