Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa pemerintah akan melanjutkan kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran pada tahun 2027.

Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada Selasa (9/6/2026). Langkah ini diambil untuk menjaga dan meningkatkan kualitas belanja negara guna mendukung agenda pembangunan nasional.

>>> Chatib Basri: Tiga Opsi Kelola APBN di Tengah Tantangan Fiskal

Pemerintah membidik alokasi belanja negara dalam kisaran 13,62 hingga 14,8 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Target ini telah dicantumkan dalam Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027.

Komitmen Tingkatkan Kualitas Belanja

"Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran semakin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat," ucap Purbaya.

Optimalisasi daya beli masyarakat dan program pengentasan kemiskinan ekstrem akan diwujudkan melalui peningkatan efektivitas subsidi dan perlindungan sosial.

>>> Ciputra Life Sesuaikan Strategi Investasi Hadapi Kenaikan Yield

Pembagian bantuan sosial akan dialihkan secara bertahap agar lebih berkeadilan dan berbasis penerima manfaat langsung dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN).

"Sinergi antar program perlindungan sosial dari berbagai kementerian dan lembaga terus diperkuat agar intervensi semakin terpadu dan saling melengkapi," tambah Purbaya.

Penyelarasan belanja antara pusat dan daerah juga diperkuat untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan menyukseskan program prioritas nasional.

>>> Markas Timnas Inggris di Florida Diguncang Gempa Jelang Laga Kontra Kosta Rika

Kebijakan akselerasi belanja kementerian atau lembaga di daerah diarahkan pada program krusial seperti percepatan Makan Bergizi Gratis, penguatan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.