Ekonom senior Chatib Basri menyoroti sempitnya ruang kebijakan fiskal Indonesia akibat ketidakpastian global dan meningkatnya perhatian investor terhadap keberlanjutan anggaran.

Dalam acara Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (9/6/2026), ia menjelaskan bahwa pengelolaan APBN pada dasarnya hanya memiliki tiga pilihan utama.

>>> Ciputra Life Sesuaikan Strategi Investasi Hadapi Kenaikan Yield

"Karena tugas dari menteri keuangan itu sebetulnya sangat gampang. Nah, dia hanya punya opsi tiga, naikkan, potong, pinjam.

Itu hanya tiga itu," ujar Chatib.

Menurutnya, opsi menaikkan penerimaan pajak saat ini sulit diterapkan karena berpotensi menekan dunia usaha. Sementara itu, penambahan utang terkendala tingginya biaya pendanaan global.

Langkah paling realistis yang dapat diambil pemerintah adalah melakukan rasionalisasi belanja secara selektif demi menjaga keberlanjutan fiskal.

"Anggaran itu hanya naikkan, potong, atau pinjam. Enggak ada opsi lain.

Kalau Anda enggak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda enggak bisa potong, Anda harus pinjam.

As simple as that," tegasnya.

Chatib juga menyoroti faktor ekonomi politik sebagai tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan fiskal, bukan semata persoalan teknis.

Berdasarkan analisisnya, kekhawatiran investor terhadap kondisi fiskal menjadi faktor dominan yang memicu pelemahan nilai tukar rupiah.

>>> Markas Timnas Inggris di Florida Diguncang Gempa Jelang Laga Kontra Kosta Rika

Risiko fiskal yang tercermin dari credit default swap (CDS) berkontribusi sekitar 23 persen terhadap pergerakan kurs.

"Hasilnya cukup menarik. Karena 23% dari pelemahan rupiah itu sebetulnya bisa dijelaskan oleh CDS, di samping faktor lain.

Artinya saya bisa billing bahwa soal kita itu adalah soal confidence di fiskal," kata Chatib.

Kendati demikian, ia menilai situasi saat ini tidak sama dengan krisis moneter 1998.