Kemensos Buka 3.053 Formasi Guru Sekolah Rakyat 2026 untuk PPPK

Kementerian Sosial (Kemensos) membuka lowongan kerja untuk posisi pendidik pada Sekolah Rakyat tahun 2026. Sebanyak 3.053 formasi disiapkan bagi masyarakat yang ingin mendaftar.
Pelamar yang lolos seleksi akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Aturan mengenai upah aparatur tersebut merujuk pada Peraturan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2024.
Besaran Gaji Pokok PPPK
Nilai upah pokok PPPK terbagi berdasarkan golongan. Golongan I memiliki batas minimum Rp1.938.500 dan maksimum Rp2.900.900.
Golongan II: Rp2.116.900 – Rp3.071.200. Golongan III: Rp2.206.500 – Rp3.201.200.
Golongan IV: Rp2.299.800 – Rp3.336.600.
Golongan V: Rp2.511.500 – Rp4.189.900. Golongan VI: Rp2.742.800 – Rp4.367.100.
Golongan VII: Rp2.858.800 – Rp4.551.100.
Golongan VIII: Rp2.979.700 – Rp4.744.400. Golongan IX: Rp3.203.600 – Rp5.261.500.
Golongan X: Rp3.339.600 – Rp5.484.000.
Golongan XI: Rp3.480.300 – Rp5.716.000. Golongan XII: Rp3.627.500 – Rp5.957.800.
Golongan XIII: Rp3.781.000 – Rp6.209.800.
Golongan XIV: Rp3.940.900 – Rp6.472.500. Golongan XV: Rp4.107.600 – Rp6.746.200.
Golongan XVI: Rp4.281.400 – Rp7.031.600.
Golongan XVII: Rp4.462.500 – Rp7.329.900.
Tunjangan Tambahan dan Ketentuan Pajak
PPPK juga memperoleh dana tambahan di luar upah pokok selama masa dinas. Dana tambahan ini dikenakan potongan pajak penghasilan yang tidak ditanggung pemerintah.
Jenis dana tambahan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, serta tunjangan lainnya.
Syarat Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2026
Masyarakat yang berminat wajib melengkapi seluruh kriteria yang tercantum pada Pengumuman Nomor: 1995/1/KP.
01.01/06/2026 tentang Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru Pada Sekolah Rakyat Tahun 2026.
Kriteria umum mencakup status Warga Negara Indonesia serta batasan usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 40 tahun saat ditetapkan sebagai bakal calon.
Pelamar tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pelamar juga tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat dari ASN, TNI, Polri, maupun pegawai swasta.
Pendaftar dipastikan tidak sedang berkedudukan aktif sebagai ASN, prajurit TNI, atau anggota Polri.
Update Terbaru
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Peluang Aprilia gagalkan ambisi juara dunia Marc Marquez
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Petani Boleh Jual Jagung Di Atas HPP, Ini Penjelasan Bapanas
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Loyalitas ke Presiden Prabowo Jadi Penentu Utama Posisi Cawapres
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB
Raymond/Joaquin Alami Tren Negatif, Telan Empat Kekalahan Dini
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Kenali Gejala Dini Kanker Kulit Langka dari Benjolan dan Memar
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Aturan Lengkap Masuk Konser Guns N' Roses di Stadion Madya GBK
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Sudah Direm Tangan, Mobil Innova Ini Berjalan Sendiri Tanpa Sopir
Rabu / 18-11-2026, 09:21 WIB
Ketegangan Meningkat Saat Iran Serang Radar Militer AS di Bahrain dan Fasilitas Kuwait
Rabu / 18-11-2026, 09:14 WIB






