Jaringan pusat penipuan daring di Kamboja dilaporkan semakin meluas dan sulit diberantas, meskipun pemerintah setempat telah melakukan operasi penertiban selama setahun terakhir.

Kegagalan penuntasan industri ilegal ini diungkapkan dalam laporan terbaru Amnesty International, seperti dikutip dari Investor Daily pada Selasa (9/6/2026).

>>> John Herdman Puji Dony Tri Pamungkas, Beri Peringatan ke Pemain Senior

Amnesty International mencatat terdapat 86 pusat penipuan yang terdeteksi masih beroperasi di seluruh Kamboja hingga April 2026.

Jumlah tersebut menunjukkan lonjakan drastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan 53 lokasi.

Temuan ini berbanding terbalik dengan klaim pemerintah Kamboja yang menyatakan telah menindak lebih dari 250 pusat penipuan di seluruh negeri.

Menteri Senior Chhay Sinarith pada Februari 2026 bahkan sempat menyatakan bahwa aktivitas penipuan daring telah berkurang setengahnya.

Pemerintah Kamboja juga menargetkan pembersihan total pada April tahun ini, yang disertai klaim ribuan penangkapan dan deportasi.

Namun, Amnesty International menyoroti adanya kegagalan sistemik dalam proses penyelidikan, penutupan lokasi, hingga minimnya perlindungan bagi korban.

"Operasi ini sering kali bersifat performatif.

Terkadang, pengelola pusat penipuan telah diperingatkan sebelum penggerebekan dilakukan, sehingga aktor utama di baliknya tetap bebas," ujar Julia Dickson, rekanan di Center for Strategic and International Studies.

Chhay Sinarith membantah temuan Amnesty International tersebut. Menurutnya, laporan itu tidak mencerminkan usaha nyata dan langkah konkret yang telah diambil pemerintah Kamboja.

>>> Prabowo Batalkan Dewan Kesejahteraan Buruh, Tunjuk Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus

Selain menyoroti penegakan hukum, Amnesty International mengkritik perlakuan terhadap para penyintas. Banyak korban yang berhasil melarikan diri justru diproses sebagai pelanggar imigrasi, bukan sebagai korban perdagangan manusia.