Aroma Gulung Tikar di Balik Rencana Kemasan Rokok Seragam
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang kemasan rokok seragam atau plain packaging menuai penolakan keras dari industri hasil tembakau.
Aturan ini dinilai tidak hanya meredam kinerja bisnis, tetapi juga berpotensi memicu gelombang PHK massal dan menyuburkan pasar gelap.
Menghapus Identitas, Menyuburkan Pasar Gelap
Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wachjudi menyatakan bahwa kemasan seragam akan menghilangkan daya saing produk dan hak atas merek dagang.
Langkah ini juga memangkas jalur komunikasi produsen dengan konsumen dewasa serta menimbulkan ketidakpastian berusaha akibat tumpang tindih regulasi.
Benny menambahkan, penyeragaman kemasan berpotensi mendorong peningkatan rokok ilegal, menurunkan serapan tembakau dan cengkeh, serta menghilangkan hak konsumen dewasa untuk memilih produk.
Saat ini peredaran rokok ilegal sudah mencapai hampir 14% menurut data Kementerian Keuangan. Dengan kemasan seragam, angka itu dikhawatirkan akan semakin melonjak.
Ketika aparat penegak hukum kehilangan instrumen visual untuk membedakan produk legal dan ilegal, industri yang patuh aturan akan tercekik.
Penurunan produksi berujung pada pengurangan tenaga kerja di sepanjang rantai pasok.
Gugatan Atas Batas Kewenangan
Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan menilai substansi draf RPMK melampaui mandat yang diatur dalam Pasal 437 PP Nomor 28 Tahun 2024.
Menurutnya, aturan tersebut merambah ke wilayah desain industri yang merupakan hak eksklusif pemilik merek dagang.
Henry menegaskan bahwa ketentuan Pasal 3 hingga Pasal 8 dalam draf RPMK jelas melampaui kewenangan karena bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, melainkan desain industri.
Industri juga kecewa karena ruang diskusi yang dibuka selama ini hanya formalitas. Aspirasi teknis yang disampaikan dalam forum uji publik tidak diakomodasi dalam naskah rancangan.
Menimbang Ulang Iklim Usaha Nasional
Penolakan ini juga menyoroti penggunaan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagai rujukan utama Kemenkes. Gappri mengingatkan bahwa Indonesia belum meratifikasi konvensi global tersebut.
Oleh karena itu, pengadopsian kebijakan serupa harus diletakkan di atas fondasi realitas dan daya tahan industri dalam negeri.
Update Terbaru
Ford Siapkan Truk Pikap Menengah Baru pada 2027 untuk Saingi Produk Tiongkok
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Trump puji Prabowo Subianto di KTT AS-ASEAN sebagai sosok pemalu
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Negara Bebas Visa Jangka Panjang untuk Pemegang Paspor RI
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Terlibat Penyadapan Presiden, Dua Perwira Tinggi Polri Resmi Dipecat
Rabu / 18-11-2026, 07:21 WIB
Happy Anding Episode 4 Sub Indo bukan LK21 tapi di TVN: Batas Kemampuan dan Keputusan Krusial Tae Gu
Rabu / 18-11-2026, 07:16 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB






