Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin pertemuan koordinasi dengan jajaran menteri kabinet di Kompleks Parlemen pada Senin (8/6/2026).

Pertemuan ini membahas regulasi tata kelola ekspor serta impor oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI).

>>> Komdigi Wajibkan Registrasi Biometrik Kartu SIM Mulai 1 Juli 2026

Agenda strategis tersebut dihadiri oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.

Pertemuan lintas lembaga ini difokuskan pada sinkronisasi kebijakan demi menggenjot roda perekonomian nasional dan memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi di dalam negeri.

Koordinasi Percepatan Ekonomi dan Tata Kelola Ekspor

"Diskusi pada hari ini adalah kami melakukan koordinasi bagaimana kita mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus kemudian membicarakan tata kelola ekspor yang akan dilakukan oleh DSI yang di bawah Danantara maupun tata kelola SDM yang di bawah Kementerian SDM," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Pembahasan tersebut juga dirancang untuk mengurai hambatan birokrasi terkait perizinan investasi modal di Indonesia.

>>> Stuffcool Luncurkan Charger GaN Numen 45 dan Numen 45 Pro 45W di India

"Agar masyarakat umum, pelaku pasar, investor jelas dan begitu juga mengenai tata kelola SDM yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperjelas kepada pelaku pasar dan investor," jelas Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam kesempatan yang sama, skema operasional perusahaan pelat merah tersebut dipaparkan secara rinci untuk jangka pendek.

Pemerintah menunjuk PT DSI sebagai intermedier tunggal dalam rantai pasok perdagangan luar negeri sampai akhir tahun ini demi mengamankan pendapatan negara dari potensi kecurangan akuntansi.

Langkah pengawasan ketat diklaim akan berjalan secara terbuka agar dapat dipantau langsung oleh publik.

>>> Pemerintah Buka Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat Jalur PPPK 2026, Ini Besaran Gajinya

"Jadi buat seluruh pengusaha dan juga masyarakat Indonesia tidak perlu ada yang dikhawatirkan bahwa semua kontraknya berjalan dengan normal, kami hanya memastikan sampai dengan nanti kita menemukan pola yang lebih baik setelah 31 Desember 2026," ucap Dony Oskaria, Kepala Badan Pengaturan BUMN.