Mama Sinta Minta Perlindungan LPSK Terkait Film Pesta Babi
Yasinta Moiwend, tokoh perempuan adat Suku Marind-Anim Merauke yang akrab disapa Mama Sinta, mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Jumat (5/6/2026).
Kedatangannya didampingi kuasa hukum untuk mengajukan permohonan perlindungan hukum terkait dampak keselamatan dirinya setelah peredaran film dokumenter berjudul 'Pesta Babi'.
Langkah ini dipicu oleh laporan hukum yang sebelumnya telah dilayangkan ke Polda Metro Jaya mengenai penayangan film tersebut.
Pihak LPSK kini tengah melakukan asesmen awal guna mendalami informasi dari pemohon serta menganalisis bentuk perlindungan yang paling tepat sesuai regulasi.
Proses Asesmen LPSK
Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menjelaskan bahwa seluruh berkas permohonan dari Yasinta Moiwend akan diperiksa secara menyeluruh.
Proses penelaahan mencakup evaluasi peristiwa pidana yang dilaporkan sekaligus identifikasi ancaman nyata yang dihadapi pemohon selama proses hukum berjalan.
"Tugas kami adalah melakukan asesmen secara objektif untuk melihat kebutuhan pelindungan yang diperlukan, baik berupa perlindungan fisik, bantuan psikologis, pendampingan prosedural, maupun layanan lain yang menjadi kewenangan LPSK," ujar Sri Suparyati.
Penelaahan mendalam ini ditujukan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai situasi yang dihadapi pemohon.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan harus mempertimbangkan urgensi keterangan, tingkat ancaman, hasil pemeriksaan medis-psikologis, serta rekam jejak perkara.
Di sisi lain, aparat kepolisian telah memproses laporan yang diajukan oleh perwakilan masyarakat adat Papua tersebut.
Polda Metro Jaya mengonfirmasi agenda penyelidikan terhadap dua pihak yang menjadi terlapor, yaitu sutradara film Dandhy Dwi Laksono dan Direktur LBH Papua Merauke Johnny Teddy Wakum atas dugaan pelanggaran data pribadi.
"Mama Sinta melaporkan tentang adanya penipuan atau pengambilan data pribadi, ini masih didalami," ujar Kombes Pol. Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Kasus dugaan pelanggaran Pasal 65 juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ini masih dalam tahap pendalaman oleh tim penyidik Polda Metro Jaya.
Update Terbaru
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB






