Polri Gelar Operasi Patuh 2026 Mulai 8 Juni, 10 Pelanggaran Jadi Sasaran
Korlantas Polri akan menggelar Operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Operasi ini berlangsung selama 14 hari, mulai 8 hingga 14 Juni 2026.
Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan bahwa penindakan melalui tilang manual ditingkatkan menjadi 30 persen. Langkah ini untuk menyasar pelanggaran yang belum terdeteksi sistem ETLE.
Penegakan hukum non-ETLE juga bertujuan mengakomodasi wilayah yang belum memiliki perangkat ETLE. Dengan demikian, operasi tetap berjalan menyeluruh di seluruh Indonesia.
10 Pelanggaran Utama yang Ditindak
Untuk wilayah Polda Metro Jaya, terdapat 10 jenis pelanggaran yang menjadi target operasi. Masing-masing memiliki sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
Pelanggaran pertama adalah kendaraan tanpa pelat nomor atau pelat nomor tidak sesuai ketentuan. Pelanggar diancam kurungan maksimal 2 bulan atau denda Rp500.000.
Kedua, berkendara melawan arus. Tindakan ini melanggar rambu lalu lintas dengan ancaman kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000.
Ketiga, pengendara motor tidak menggunakan helm standar nasional. Sanksinya kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000.
Keempat, motor boncengan lebih dari satu orang. Pelanggar diancam kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000.
Kelima, menggunakan ponsel saat berkendara. Aktivitas ini diatur dalam Pasal 283 dengan ancaman kurungan 3 bulan atau denda Rp750.000.
Keenam, pengemudi melanggar marka jalan atau menyalahgunakan bahu jalan. Sanksinya kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000.
Ketujuh, tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara. Pelanggar diancam kurungan 1 bulan atau denda Rp250.000.
Kedelapan, melanggar batas kecepatan. Ancaman sanksi berupa kurungan 2 bulan atau denda Rp500.000.
Kesembilan, pengendara di bawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggar dijerat Pasal 281 dengan ancaman kurungan 4 bulan atau denda Rp1.000.000.
Kesepuluh, berkendara dalam pengaruh minuman keras. Tindakan ini melanggar Pasal 283 dengan sanksi kurungan 3 bulan atau denda Rp750.000.
Agus menegaskan bahwa jenis pelanggaran prioritas dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah. Penyesuaian didasarkan pada analisis data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas setempat.
Update Terbaru
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB






