Badan Gizi Nasional (BGN) mengubah fokus program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026.

Alokasi dari sekolah yang dinilai tidak membutuhkan akan dialihkan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

>>> Kementerian ESDM Usul Subsidi dan Kompensasi Listrik 2027 Naik 11,58%

Kepala BGN Nanik S Deyang menyampaikan kebijakan ini dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Penyesuaian sasaran dilakukan agar operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi berjalan optimal dan tepat sasaran.

"Tahun 2026 ini kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas.

Kami tidak akan mengejar ke 82 juta, tapi bagaimana dapur-dapur ini sehat, memberikan yang bergizi," ujar Nanik.

Pemerintah akan menyeleksi ulang sekolah-sekolah di kawasan elite yang mandiri. Alokasi dari wilayah tersebut dipindahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.

"Misalnya nanti akan kita tanya, apakah masih perlu MBG? Nah, ini yang kita alihkan ke 3T," sambung Nanik.

Fokus pada Kelompok Prioritas

Selain menyasar wilayah 3T, BGN menetapkan prioritas pemenuhan gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).

>>> SpaceX Pertahankan Harga IPO US$135 per Saham, Target Dana US$75 Miliar

Kebijakan ini didasarkan pada diskusi dengan para pakar mengenai periode emas pertumbuhan anak.

"Intervensi gizi paling bagus adalah saat mulai kandungan bulan pertama sampai usia sembilan tahun atau SD. Sekarang kita mengejar ke sana," ucap Nanik.

BGN juga menangguhkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak melayani kelompok sasaran 3B. Pembangunan infrastruktur penunjang akan digenjot di wilayah perbatasan yang belum terjangkau.

"Kami beresi dulu, karena yang menumpuk ini di aglomerasi, yang 3T belum kesentuh. Pak Presiden pesannya kami harus ke 3T dulu," kata Nanik.

Pergeseran strategi ini berjalan beriringan dengan penyesuaian anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memotong pagu program MBG dalam APBN 2026 dari Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun.

>>> Amartha Salurkan Pembiayaan UMKM Rp47 Triliun, 70 Persen ke Luar Jawa

Hingga 30 April 2026, realisasi serapan anggaran mencapai Rp 75 triliun untuk melayani 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 SPPG.