DPR dan Pemerintah Matangkan Konsep Bursa Mineral, Target Beroperasi 2027
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah tengah mematangkan konsep Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Lembaga ini ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Pembentukan bursa tersebut merupakan amanat revisi Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang disahkan DPR pada Kamis (4/6/2026).
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan nilai jual sumber daya alam Indonesia ditentukan secara mandiri di dalam negeri.
Tujuan dan Tata Kelola Bursa
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menjelaskan bahwa bursa ini bertujuan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat perdagangan dan menciptakan acuan harga komoditas yang kredibel.
"Jadi kami bicara tentang komersial, bagaimana mineral dan komoditas strategis di Indonesia itu kemudian diperdagangkan di Indonesia," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen, Kamis (4/6/2026).
Tata kelola institusi ini akan berbeda dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) maupun Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).
Misbakhun memastikan regulasi baru tidak akan tumpang tindih dengan peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). "Nanti rumusannya akan kita buat sebaik mungkin," katanya.
Seluruh aktivitas perdagangan komoditas strategis di bursa lama akan dialihkan ke dalam sistem baru ini.
Mekanisme pengawasan, struktur pasar, dan tata kelola teknis akan disusun melalui Peraturan OJK (POJK) yang ditargetkan rampung tiga bulan setelah undang-undang berlaku.
DPR juga bersiap membuka seleksi pengisian jabatan Dewan Komisioner OJK baru yang khusus membawahi pengawasan bursa ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai bursa komoditas strategis berpotensi mendongkrak daya saing global, pendapatan negara, serta ketahanan ekonomi nasional.
Inisiasi regulasi ini berawal dari pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR pada Rabu (20/5/2026) yang menyoroti penentuan harga kelapa sawit oleh pasar luar negeri.
"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita!"
tegas Prabowo dalam pidatonya.
Presiden juga menekankan kebijakan serupa untuk sektor pertambangan lain seperti nikel dan emas.
Update Terbaru
Noa Nakada Pemain Ultraman Teo Tutup Usia pada Umur 23 Tahun
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Seri Manga Reading Our Way to a Happy New World Berakhir pada Jilid Ketiga
Rabu / 18-11-2026, 05:08 WIB
Panduan Menghapus Informasi Pribadi dari Fitur Memori Gemini
Rabu / 18-11-2026, 05:07 WIB
Nonton Drakor Merry Berry Love Episode 7 Sub Indo di KST bukan LK21:
Rabu / 18-11-2026, 05:05 WIB
BMW i3 Tempuh 3.700 Mil Lintas Eropa, Waktu Charging di Bawah 3 Jam
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Peluang Megawati Cs Menang, Cek Jadwal Hillstate vs SOOP Hari Ini
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Menerapkan Disney Hug Rule untuk Kedekatan Emosional Anak
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Catatan Spesial Menanti Marc Marquez di Sprint Portugal
Rabu / 18-11-2026, 05:00 WIB
Tanggapan Tegas Trump Mengenai Rencana Serangan Bom Kotor Iran
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
BI Catat Pengguna QRIS Lampaui 70 Juta serta 49 Juta Merchant
Rabu / 18-11-2026, 04:57 WIB
Horizon Evo Pesawat Sayap Tunggal Buatan Natilus Diklaim Hemat Bahan Bakar
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Statistik Impresif Mariano Peralta Bungkam Keraguan di Persib
Rabu / 18-11-2026, 04:56 WIB
Xiaomi 18 Pro Series Bawa Kamera 200 MP Rilis Awal Desember 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB
Pesta gol ke gawang Belanda bawa Jerman melaju di Nations League
Rabu / 18-11-2026, 04:49 WIB






