Plt akan fokus pada program Golden Visa dan digitalisasi layanan agar tetap sesuai target tahun 2026.

>>> DNET: Kehadiran Kopdes Merah Putih Tak Pengaruhi Operasional Indomaret

Audit menyeluruh terhadap kontrak yang ditandatangani selama masa jabatan Silmy juga dilakukan.

Langkah ini untuk mencegah kerugian negara lebih besar akibat praktik markup atau spesifikasi barang yang tidak sesuai standar.

Masyarakat tidak perlu khawatir proses pembuatan paspor, visa, atau izin tinggal akan terganggu. Sistem operasional telah dipisahkan dari kebijakan individu pimpinan yang tersandung kasus hukum.

Upaya Pemantauan dan Pencegahan

KPK membuka saluran bagi masyarakat yang ingin melaporkan indikasi korupsi serupa. Masyarakat dapat mengakses situs resmi KPK di kpk.

go. id atau menggunakan aplikasi JAGA KPK untuk memantau indeks persepsi korupsi di berbagai instansi.

Sebagai langkah preventif, publik disarankan menggunakan sistem pembayaran non-tunai melalui kanal resmi.

Jangan memberikan imbalan di luar tarif resmi, dan segera laporkan jika menemukan petugas yang meminta dana tambahan dengan alasan 'biaya percepatan'.

Informasi mengenai harta kekayaan pejabat dapat diakses secara terbuka melalui situs elhkpn. kpk.

go. id.

Masyarakat juga dapat menghubungi call center KPK di 198 untuk memberikan informasi tambahan terkait kasus ini.

Kasus penahanan Silmy Karim menjadi pengingat pentingnya integritas di sektor pelayanan publik.

>>> Sorotan Media Singapura: Rupiah Tembus 18.000 dan Terjun ke Rekor Terendah

Supremasi hukum di Indonesia tetap mengedepankan prinsip keadilan tanpa pandang bulu, dan masyarakat diharapkan mendukung upaya pemberantasan korupsi demi pelayanan publik yang lebih bersih dan transparan.