Mantan Dirjen Imigrasi Silmy Karim Ditahan KPK dalam Kasus Pemerasan dan Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, pada Rabu (4/6/2026) terkait dugaan pemerasan terhadap vendor dan penerimaan gratifikasi dalam proyek digitalisasi.
Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Ia ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK Merah Putih untuk kepentingan penyidikan.
Kronologi dan Modus Operandi
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai kejanggalan dalam kerja sama antara instansi pemerintah dan pihak swasta. KPK melakukan penyelidikan selama beberapa bulan sebelum menaikkan status ke penyidikan.
Penyidik memeriksa puluhan saksi, termasuk staf ahli dan vendor teknologi informasi.
Hasil penggeledahan di beberapa lokasi menemukan catatan keuangan dan instruksi tertulis yang mengarah pada praktik permintaan imbalan secara tidak sah.
Silmy diduga meminta persentase tertentu dari nilai kontrak pengadaan perangkat lunak pemantauan perbatasan. Jika vendor tidak menyanggupi, proses pembayaran termin proyek dilaporkan mengalami hambatan administratif.
Selain pemerasan, ditemukan aliran dana gratifikasi yang disamarkan melalui perusahaan cangkang.
Uang tersebut digunakan untuk membiayai gaya hidup mewah dan pembelian aset di luar negeri yang tidak tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
KPK tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru.
Penyidik saat ini mendalami peran oknum di kementerian terkait yang diduga memfasilitasi komunikasi antara tersangka dengan para pengusaha.
Silmy dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dampak terhadap Layanan Publik
Pemerintah memastikan layanan keimigrasian tetap berjalan normal di bawah Pelaksana Tugas (Plt) yang segera ditunjuk.
Update Terbaru
Baca Komik Lookism Chapter 634 Bahasa Indonesia, Jadwal Rilis dan Bocoran Kim Gap-ryong [25]
Rabu / 18-11-2026, 08:30 WIB
Kasus Bupati Kupang, Menteri HAM Jadwalkan Temui Keluarga Korban
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Penyelamatan Badak Jawa, Pemerintah Siapkan Lokasi Konservasi Alternatif
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Marak Gangguan Siber Melanda, Jaringan Rahasia NSA Ikut Mengalami Penurunan Sistem
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Bahaya Nokturia: Saat Sering Kencing Malam Mengancam Kesehatan
Rabu / 18-11-2026, 08:28 WIB
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB






