Menteri UMKM Ungkap Alasan PT dan CV Tak Lagi Dapat PPh Final 0,5% Mulai 2026
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan alasan resmi di balik keputusan pemerintah mencabut fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi PT dan CV mulai tahun 2026.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026. Pemerintah menemukan banyak praktik manipulasi di lapangan.
Penyalahgunaan Fasilitas Pajak
Maman menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha besar sengaja memecah bisnisnya menjadi beberapa entitas hukum. Tujuannya agar terlihat seperti usaha skala kecil.
Modus yang sering terjadi adalah pembentukan 10 hingga 15 PT atau CV untuk satu unit bisnis yang sama.
Dengan cara ini, omzet per entitas bisa dijaga di bawah Rp4,8 miliar per tahun.
Akibatnya, perusahaan besar tetap bisa menikmati tarif PPh Final 0,5 persen yang rendah. Mereka menghindari kewajiban pajak normal yang seharusnya dibayarkan.
Menurut Maman, tindakan ini mencederai rasa keadilan di kalangan pelaku usaha. Fasilitas pajak murah seharusnya hanya untuk UMKM yang benar-benar membutuhkan.
Tarif UMKM Tetap Rendah
Meski aturan bagi badan usaha diperketat, Maman memastikan tarif pajak untuk UMKM tidak naik.
Bagi pelaku usaha perseorangan dengan omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun, tarif PPh Final 0,5 persen masih berlaku.
Pemerintah bahkan menjadikan kebijakan ini bersifat permanen demi kepastian hukum.
Untuk badan usaha kecil seperti PT dan CV yang omzetnya di bawah Rp4,8 miliar, diberikan diskon pajak 50 persen dari tarif normal 22 persen.
Dengan diskon tersebut, tarif efektif yang harus dibayar hanya 11 persen. Maman menekankan bahwa perubahan ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara insentif dan keadilan.
Pemerintah berharap PP Nomor 20 Tahun 2026 membuat bantuan fiskal lebih tepat sasaran. Fokus utama adalah membantu UMKM yang benar-benar baru tumbuh agar bisa naik kelas.
Maman mengingatkan pentingnya kejujuran dalam perpajakan.
"Jika omzet sudah melampaui Rp4,8 miliar, sudah sewajarnya mendapat perlakuan pajak berbeda dan tidak lagi menyamar sebagai UMKM," pungkasnya.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






