Menparekraf Lobi Purbaya Soal PPh Final UMKM, Ini Respons Kemenkeu
Jika aturan sudah terlanjur disahkan, tugas kementerian kini beralih pada sosialisasi yang intensif.
Langkah strategis yang disarankan DPR kepada Kemenkraf adalah memastikan Kementerian Keuangan memahami karakteristik unik model bisnis ekonomi kreatif.
Selain itu, perlu menjelaskan perbedaan mendasar antara bisnis kreatif dengan sektor usaha konvensional.
Koordinasi yang matang antar lembaga pemerintah diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum bagi para pengusaha.
Hal ini bertujuan agar tidak ada simpang siur informasi saat aturan pajak baru mulai diterapkan sepenuhnya.
Respon Menteri Ekonomi Kreatif
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memberikan klarifikasi dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR.
Ia mengakui bahwa pihaknya tidak terlibat langsung dalam proses pembahasan PP 20/2026.
Meski demikian, Teuku Riefky segera mengambil langkah cepat untuk merespons dampak peraturan tersebut. Beliau telah menginstruksikan jajaran bawahannya untuk memetakan masalah yang timbul di lapangan.
Rencana aksi Kemenkraf meliputi penginstruksian 15 direktur yang menangani 17 subsektor ekonomi kreatif untuk bergerak cepat.
Kemenkraf juga akan membuka jalur komunikasi dan audiensi dengan berbagai asosiasi pengusaha kreatif.
Setelah seluruh data dan masukan terkumpul, Teuku Riefky berjanji akan segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Keuangan.
Fokus utamanya adalah mencari solusi terbaik terkait penerapan PPh final bagi UMKM di sektor kreatif.
Teuku Riefky menjelaskan bahwa PP 20/2026 tidak hanya membatasi bentuk badan usaha, tetapi juga mempersempit kategori pekerjaan bebas.
Banyak profesi di dunia kreatif yang kini tidak bisa lagi menggunakan tarif PPh final 0,5 persen.
Penghasilan dari profesi-profesi tersebut akan dihitung menggunakan skema pajak normal sesuai tarif PPh Orang Pribadi.
Perubahan ini memberikan dampak finansial yang signifikan bagi para pekerja mandiri di sektor digital dan seni.
Profesi yang terdampak antara lain musisi, penyanyi, seniman, influencer, selebgram, content creator, serta agen iklan dan profesi pemasaran mandiri lainnya.
Kemenkraf berjanji akan terus memantau ekosistem ini agar transisi kebijakan tidak mematikan kreativitas para kreator konten.
Teuku Riefky menegaskan bahwa pihaknya siap menyuarakan aspirasi lintas kementerian jika ditemukan kendala berat di tingkat teknis.
Ia berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini agar tetap selaras dengan semangat mendukung kemandirian ekonomi.
Komisi VII DPR dan Kemenkraf sepakat untuk segera menindaklanjuti seluruh masukan anggota dewan.
Langkah koordinasi dengan Kemenkeu kini menjadi prioritas utama untuk menjamin keberlanjutan industri kreatif di tengah perubahan regulasi fiskal.
Update Terbaru
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Pramono Anung Pastikan Hutan Kota UI Tidak Berubah Fungsi Jadi Sekolah
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB
Dewan Direksi Nvidia Tutup Peluang Jensen Huang Pimpin Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Dilema Suku Bunga BI Hadapi Tekanan Rupiah dan Proyeksi Berbeda Ekonom
Rabu / 18-11-2026, 06:49 WIB
Pilih Mana? Ini Perbedaan Bedak Marcks Active vs Classic Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Aturan Pakai Serum Wardah Sesuai Kulit agar Lembap Maksimal
Rabu / 18-11-2026, 06:35 WIB
Waktu Tepat Minum Teh Hijau untuk Pencernaan Sehat
Rabu / 18-11-2026, 06:28 WIB
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB






