Pemerintah belum menetapkan tenggat waktu pasti terkait pembukaan kembali dapur-dapur tersebut karena bergantung pada proses penerbitan izin IPAL masing-masing unit.

>>> Rodri Tolak Rumor Real Madrid, Fokus Bawa Spanyol Juara Piala Dunia 2026

Selama masa penangguhan, distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat, khususnya siswa, akan dialihkan sementara ke dapur MBG lain yang masih aktif.

Mekanisme pengaturan teknis terkait pengalihan distribusi sedang dimatangkan oleh otoritas terkait di Kabupaten Kudus.

Langkah suspend diambil untuk memitigasi risiko kesehatan akibat pengelolaan limbah yang tidak memenuhi standar.

Pendampingan terus dilakukan agar seluruh pengelola SPPG segera melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Tindakan preventif ini penting untuk menjamin makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah aman dan diproses di fasilitas yang sehat.

Selain masalah perizinan limbah, Satgas MBG juga mengupayakan standarisasi menu makanan yang seragam untuk meningkatkan kualitas gizi.

Bellinda menyebutkan usulan standarisasi telah diajukan kepada BGN dan sedang menunggu proses pengesahan dari pemerintah pusat.

Proses penyusunan menu akan melibatkan Dinas Kesehatan dan BGN melalui pelatihan khusus bagi pengelola dapur.

Upaya ini dilakukan untuk menetapkan beberapa pilihan menu standar yang kualitas nutrisinya terjamin.

Satgas berkomitmen memastikan anak-anak mendapatkan asupan makanan dan minuman sesuai standar gizi nasional.

>>> Klasemen Piala AFF U-19 2026: Thailand dan Malaysia Pesta Gol, Persaingan Makin Sengit

Harapannya, seluruh kendala perizinan SPPG di Kudus dapat segera teratasi sehingga program strategis ini bisa kembali berjalan optimal.