Kemenpar Apresiasi BPJPH Terbitkan 31.548 Sertifikat Halal Desa Wisata
Ia menambahkan bahwa sertifikasi ini menjadi kunci utama bagi pelaku UMK agar lebih kompetitif. Saat produk desa wisata bersertifikat halal, kepercayaan pasar akan meningkat pesat.
Dampak ekonominya diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Hal ini berujung pada penguatan ekonomi kerakyatan dan kesejahteraan warga setempat.
Sementara itu, Menpar Widiyanti menyampaikan rasa terima kasih dan dukungan atas inisiatif BPJPH. "Ke depan, sinergi ini akan terus diperkuat agar destinasi wisata Indonesia semakin berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing," tuturnya.
Widiyanti menekankan bahwa sertifikasi ini membantu mewujudkan destinasi wisata yang memberikan manfaat nyata. Hal ini juga meningkatkan standar hidup masyarakat di sekitarnya.
Program ini merupakan kelanjutan dari proyek percontohan yang dimulai pada tahun 2025 di 20 destinasi wisata unggulan.
Hingga 30 Mei 2026, kolaborasi strategis tersebut telah mencatatkan sertifikasi di 1.119 destinasi wisata di 34 provinsi.
Widiyanti menilai bahwa aspek halal erat kaitannya dengan peningkatan kualitas layanan wisata. Hal ini juga memperkuat kepercayaan bagi setiap wisatawan yang berkunjung.
Babe Haikal menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal di tingkat desa selaras dengan visi Presiden Prabowo mengenai kemandirian ekonomi bangsa.
Hal ini dipandang sebagai langkah nyata mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal terkemuka.
Pengembangan sistem halal akan mendukung sektor pariwisata ramah muslim yang sedang tren di pasar global.
Semakin banyak produk dan layanan halal yang terjamin, posisi Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) diyakini akan terus menanjak.
Babe Haikal menjelaskan bahwa konsep halal mencakup nilai-nilai transparansi, ketertelusuran, serta kualitas yang dapat dipercaya. Ketika asal-usul produk jelas dan prosesnya transparan, kepercayaan wisatawan terhadap destinasi akan menguat.
Sebagai bentuk dukungan konkret, BPJPH telah mengalokasikan anggaran APBN sebesar Rp7,25 miliar sejak Oktober 2025 hingga Mei 2026 melalui program SEHATI.
Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) ditujukan khusus untuk membantu percepatan sertifikasi bagi pelaku UMK di desa wisata tanpa membebani biaya.
Melalui alokasi dana tersebut, puluhan ribu pelaku usaha kini memiliki modal penting berupa sertifikat resmi. BPJPH juga mengimbau pemerintah daerah agar lebih aktif mendorong warganya memanfaatkan program SEHATI.
Kesuksesan program ini bukan hanya dinilai dari angka sertifikat yang terbit.
Kesiapan mental pelaku usaha dalam menghadapi regulasi nasional juga penting, mengingat implementasi Wajib Halal Oktober 2026 sudah semakin dekat.
Update Terbaru
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Kadin dan Apindo Beri Syarat Terkait Kebijakan Dana Cadangan Pesangon
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Dino Patti Djalal Bahas Isu Global hingga Kebijakan Trump di CNN
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Borneo FC vs Manila Digger: Jam Tayang dan Info Siaran Langsung
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB
Bali Masuk Daftar Hitam Fodor's Travel Akibat Overtourism 2027
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Skin Barrier Rusak Bisa Dipulihkan Pakai 5 Bahan Skincare Ini
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan Cek NIK KTP Penyaluran Bantuan Beras Terbaru
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Panduan berobat pakai BPJS Kesehatan di luar kota bagi pemudik
Rabu / 18-11-2026, 09:42 WIB
Jadwal Nonton Film Bioskop Trans TV Hari Ini, 18 November 2026: Ada Film Aksi Black and Blue
Rabu / 18-11-2026, 09:40 WIB
Desakan Sanksi Hukum dari Mahfud MD Terkait Polemik Ijazah Gibran
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Pujian Donald Trump untuk Prabowo Subianto dalam KTT ASEAN-AS
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Anne Hathaway melahirkan anak ketiga bersama suami tercinta Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Alasan Tissa Biani Rutin Konsultasi ke Dokter Gizi dan Rawat Kulit
Rabu / 18-11-2026, 09:35 WIB
Jejak Tragedi Pan Am 812 Terungkap Lewat Susur Sungai
Rabu / 18-11-2026, 09:28 WIB






