Pembiayaan dan Kontrak Jangka Panjang

Pendanaan impor oleh BLU dapat berasal dari dana internal atau sumber lain yang sah. Sementara itu, BUMN energi wajib menyusun rencana kebutuhan tahunan yang disetujui menteri.

Pemerintah mengizinkan BUMN menjalin kontrak pengadaan jangka panjang atau tahun jamak. Langkah ini dinilai lebih efisien dan memberikan kepastian ketersediaan energi.

Pemanfaatan Lembaga yang Sudah Ada

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan tidak akan dibentuk BLU baru. Pemerintah akan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada, seperti Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas).

Yuliot juga meluruskan anggapan bahwa kebijakan ini hanya untuk membuka impor minyak dari Rusia. Pemerintah tetap terbuka bekerja sama dengan berbagai negara produsen energi, termasuk Nigeria dan Angola.

>>> Bukan Sekadar Pemanis, Ini Fungsi Penting Roof Rail yang Banyak Dicari Pengendara di 2026

Dengan keterlibatan BUMN dan BLU, pemerintah berharap hambatan pasokan dapat diminimalkan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Presiden Prabowo menjaga kedaulatan energi Indonesia.