Pemerintah Jepang telah mengesahkan pencairan dana subsidi energi sebesar 3,23 miliar dolar AS atau sekitar Rp57,69 triliun.

Keputusan ini diambil pada Selasa, 26 Mei 2026, untuk meringankan beban masyarakat dalam membayar tagihan listrik dan gas.

>>> Harga Minyak Anjlok ke US$93,3, Harapan Damai AS-Iran Jadi Kabar Terbaru 2026

Langkah ini merupakan respons atas lonjakan harga energi global yang dipicu gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Kebijakan ini juga memperkuat rencana anggaran tambahan yang sebelumnya diumumkan Perdana Menteri Sanae Takaichi.

Pada Senin, 25 Mei 2026, PM Takaichi mengungkapkan rencana alokasi anggaran sebesar 19 miliar dolar AS atau setara Rp339,35 triliun.

Dana tersebut disiapkan untuk menekan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Bantuan Tagihan Listrik dan Gas Selama Musim Panas

Paket bantuan subsidi ini dirancang untuk menanggung sebagian biaya energi warga selama tiga bulan ke depan. Program akan mulai berlaku pada Juli hingga September 2026.

Pembiayaan berasal dari dana cadangan anggaran negara tahun fiskal 2026. Pemerintah memastikan alokasi dana tepat sasaran untuk meredam dampak inflasi energi di tingkat rumah tangga.

Wakil Kepala Sekretaris Kabinet, Masanao Ozaki, mengonfirmasi persetujuan pengeluaran dana tersebut dalam rapat kabinet.

Ia menegaskan anggaran Rp57,69 triliun difokuskan untuk membantu pembayaran tagihan warga di puncak musim panas.

Besaran subsidi akan disesuaikan setiap bulan, dengan bantuan terbesar diberikan pada Agustus. Hal ini karena penggunaan AC biasanya mencapai titik tertinggi pada bulan tersebut.

Berikut rincian besaran subsidi energi yang diberikan Pemerintah Jepang:

  • Listrik per kWh: Juli & September 3,5 yen (Rp449), Agustus 4,5 yen (Rp561)
  • Gas Kota per m3: Juli & September 14 yen (Rp1.570), Agustus 18 yen (Rp2.019)