Pemerintah Pusat Kucurkan Rp100,1 Triliun untuk Pascabencana Sumatra
Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra. Pendanaan tersebut direncanakan berlangsung selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028.
Kepastian ini diperoleh Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam rapat bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (25/5).
Mahyeldi menyambut positif kebijakan tersebut.
Menurutnya, dukungan finansial ini menjadi angin segar bagi pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat di Sumatra Barat.
"Alhamdulillah, Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah-daerah yang sedang berupaya bangkit pascabencana," ujar Mahyeldi.
Gubernur menegaskan bahwa alokasi anggaran ini sangat krusial.
Dana tersebut tidak hanya untuk perbaikan fisik sarana publik, tetapi juga menyentuh aspek hunian dan fasilitas dasar bagi warga terdampak.
"Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya.
Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya," tegas Mahyeldi.
Pembentukan satgas khusus oleh Pemerintah Pusat turut diapresiasi karena memperkuat koordinasi antarinstansi. Pemprov Sumatra Barat menyatakan kesiapannya bersinergi agar program kedaruratan dapat terealisasi tepat sasaran.
"Kami di daerah tentu siap bersinergi dan memastikan seluruh program berjalan efektif.
Semoga ikhtiar bersama ini membawa keberkahan dan mempercepat pemulihan masyarakat serta daerah yang terdampak bencana," pungkas Mahyeldi.
Rencana Alokasi Anggaran Pascabencana Sumatra 2026–2028
- Tahun 2026: Rp38,9 Triliun
- Tahun 2027: Rp32,9 Triliun
- Tahun 2028: Rp28,2 Triliun
Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas, Tito Karnavian, menjelaskan bahwa pendistribusian dana akan dibagi sesuai kewenangan kementerian terkait.
Kementerian Pekerjaan Umum mengelola porsi terbesar untuk infrastruktur fisik, sedangkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab atas pembangunan hunian tetap.
"Dalam situasi seperti ini, keselamatan adalah prioritas utama. Kewajiban kita memastikan seluruh masyarakat berada dalam kondisi aman," kata Tito Karnavian.
Rapat strategis di Jakarta juga dihadiri sejumlah pejabat teras Pemerintah Provinsi Sumatra Barat.
Mereka mendampingi Gubernur, antara lain Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, Kepala Bappeda Zefnihan, Kepala Dinas BMCKTR Army, serta Kalaksa BPBD Era Sukma Munaf.
Update Terbaru
Aturan Memilih Kadar Retinol 0,01 Persen Khusus Perawatan Kulit Sensitif
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Jumlah Badak Jawa di Ujung Kulon dan Wacana Relokasi Habitat Baru
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Strategi pakai bedak agar riasan kulit berminyak tahan lama dan glowing
Rabu / 18-11-2026, 10:49 WIB
Prestasi Gemilang Pemprov DKI Sabet Empat Penghargaan Humas Komdigi
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Istri Russell Brand Yakin Suami Tidak Bersalah Meski Divonis
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
John Travolta Siap Buka Hati Usai Enam Tahun Fokus Urus Buah Hati
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Ramalan Zodiak 18 November Memuat Tantangan Asmara Capricorn serta Aquarius
Rabu / 18-11-2026, 10:42 WIB
Cara Memulai Usaha Cilok dan Bakso Tusuk Gerobak untuk Pemula: Modal, Peralatan, dan Cara Jualnya
Rabu / 18-11-2026, 10:37 WIB
Kabar bahagia kehamilan kedua dibagikan istri Tommy Kurniawan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Syarat Masa Berlaku Paspor 6 Bulan Sebelum Berangkat ke Luar Negeri
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Peran Rumah Irjen Eko Hadi dalam Kasus Makar Prabowo Terungkap
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Sekolah bawah tanah di Kabul jadi wujud perlawanan perempuan
Rabu / 18-11-2026, 10:35 WIB
Nilai Jual Emas Antam Terkoreksi Seribu Rupiah pada Rabu Ini
Rabu / 18-11-2026, 10:28 WIB






