DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengambil langkah mengejutkan di tengah mencuatnya dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Partai berlambang banteng itu resmi mengirim surat permohonan ke Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk meminta data terkait dugaan keterlibatan kader mereka dalam program tersebut.

>>> Prabowo Soroti Peran Besar Polri di Ketahanan Pangan, Sebut Gudang Jagung hingga Desa Jadi Bukti Nyata

Langkah ini dilakukan setelah proses hukum dugaan korupsi di Program MBG menyeret sejumlah nama. PDIP menegaskan permintaan data itu bertujuan untuk klarifikasi dan verifikasi internal.

Surat resmi ditandatangani Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun pada 22 Juni 2026.

Permohonan tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi partai yang diterbitkan pada Februari 2026. Saat itu, seluruh kader PDIP diinstruksikan agar tidak memanfaatkan Program MBG untuk keuntungan finansial.

Kini, seiring bergulirnya proses hukum, DPP PDIP menilai perlu dilakukan pemeriksaan internal terhadap kemungkinan adanya kader yang memiliki keterkaitan.

"Permohonan ini juga berkaitan dengan berkembangnya informasi mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG yang saat ini sedang dalam proses penegakan hukum," ungkap pihak PDIP.

>>> Perbedaan Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Sekolah Terintegrasi

DPP PDIP meminta Kepala BGN memberikan data yang dibutuhkan guna mendukung proses klarifikasi tersebut.

Partai menegaskan data yang diterima hanya akan digunakan untuk kepentingan internal organisasi, khususnya dalam penegakan etika dan disiplin kader.

Dalam surat tersebut, PDIP secara rinci meminta sejumlah jenis data kepada BGN.

Pertama, nama-nama individu, badan usaha, yayasan, koperasi, maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Program MBG dan diduga memiliki hubungan dengan kader PDIP.

>>> Prabowo di HUT Bhayangkara: Demokrasi Jangan Dibajak Orang Banyak Uang

Kedua, bentuk keterlibatan pihak-pihak tersebut. Ketiga, data pendukung lain yang relevan untuk kepentingan klarifikasi serta penegakan disiplin organisasi.