Pemerintah Amerika Serikat melalui koalisi jaksa penuntut umum dari berbagai negara bagian tengah menyelidiki OpenAI, perusahaan induk ChatGPT.

Penyelidikan ini berfokus pada tata kelola data pengguna serta sistem keamanan teknologi kecerdasan buatan yang dikembangkan OpenAI.

>>> Pengamat NBA Sarankan Dylan Harper Masuk Lineup Utama San Antonio Spurs

OpenAI dilaporkan telah menerima surat panggilan pengadilan atau subpoena pada Jumat, 12 Juni 2026.

Surat tersebut mewajibkan OpenAI menyerahkan dokumen operasional bisnis serta bukti dampak produk terhadap masyarakat.

Jaksa agung memfokuskan pemeriksaan pada aktivitas iklan, tingkat retensi pengguna, dan mekanisme penanganan data sensitif termasuk informasi kesehatan.

Regulator juga menuntut penjelasan mengenai batasan akses layanan bagi pengguna lanjut usia dan anak di bawah umur.

Selain itu, OpenAI harus memaparkan model pembelajaran mendalam yang digunakan beserta seluruh kebijakan internalnya.

Menanggapi langkah hukum ini, pihak korporasi menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.

"AI adalah teknologi baru dan canggih, dan kami bekerja setiap hari untuk menghadirkan manfaatnya kepada masyarakat dengan aman dan bertanggung jawab," kata juru bicara OpenAI.

"Kami menanggapi kekhawatiran yang disampaikan oleh jaksa agung negara bagian dengan serius dan bermaksud untuk berinteraksi secara konstruktif dengan mereka," lanjutnya.

>>> Dokter Andik Wijaya Temukan Risiko Jantung Lewat Skrining Kalsium Koroner

Latar Belakang Pengawasan Regulasi AS

Hingga saat ini, pihak berwenang belum merinci pemicu utama dari investigasi mendadak tersebut.

Meski demikian, pengembang AI memang terus berada di bawah pengawasan ketat regulator AS dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2025, sebanyak 44 jaksa agung mengirimkan surat bersama kepada OpenAI, Meta, Google, Apple, Microsoft, Anthropic, Perplexity AI, dan xAI.

Surat tersebut mendesak penguatan proteksi anak dari interaksi chatbot yang berbahaya.

Tekanan regulasi terhadap OpenAI kian meningkat menyusul sejumlah persoalan hukum yang melibatkan ChatGPT.

Jaksa Agung Florida James Uthmeier sebelumnya membuka penyelidikan kriminal setelah tersangka penembakan massal tahun 2025 di Universitas Negeri Florida diketahui memanfaatkan chatbot tersebut.

Di samping itu, OpenAI menghadapi gugatan kematian tidak wajar atas tuduhan minimnya sistem proteksi pencegahan bunuh diri.

>>> Panasonic Gobel Tahan Kenaikan Harga Produk Elektronik Rumah Tangga

Gugatan itu menyebutkan adanya pengguna yang mendiskusikan rencana bunuh diri dengan ChatGPT tanpa memicu munculnya sistem peringatan keselamatan.