Kamis / 25-06-2026, 02:39 WIB
Pemerintah akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang online di marketplace mulai Juli 2026. Kebijakan ini diatur dalam PMK 37/2025 dan melibatkan platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Rabu / 24-06-2026, 14:49 WIB
Pemerintah akan menerapkan pajak e-commerce mulai Juli 2026. Penjual online dengan omzet di atas Rp500 juta per tahun dikenakan PPh 0,5% yang dipungut platform marketplace.
Jumat / 19-06-2026, 17:33 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menargetkan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang di marketplace mulai Juli 2026. Kebijakan ini untuk menciptakan keadilan antara pedagang online dan offline.
Rabu / 17-06-2026, 19:12 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menargetkan pemungutan PPh Pasal 22 bagi pedagang marketplace mulai Juli 2026 demi menciptakan keadilan usaha antara sektor online dan offline.
Kamis / 11-06-2026, 06:40 WIB
Kementerian UMKM menyiapkan sanksi tegas hingga pemblokiran bagi marketplace yang menaikkan biaya administrasi sepihak. Aturan ini tertuang dalam Permen UMKM terbaru untuk melindungi pelaku usaha lokal.
Rabu / 10-06-2026, 15:48 WIB
Kementerian UMKM mewajibkan pelaku usaha mikro dan kecil di marketplace terdaftar di Sapa UMKM dan memiliki NIB untuk mendapatkan potongan biaya layanan hingga 50 persen.
Senin / 08-06-2026, 13:52 WIB
Kenaikan biaya operasional di marketplace mendorong pelaku usaha beralih ke social commerce, WhatsApp Business, dan website pribadi untuk menjaga margin profit dan membangun bisnis mandiri.
Minggu / 31-05-2026, 21:04 WIB
Kementerian UMKM resmi melaporkan lonjakan biaya seller dan indikasi market abuse ke Komdigi. Menteri Maman Abdurrahman minta keadilan ekosistem e-commerce.
