Biaya Marketplace Mahal, Kementerian UMKM Resmi Adukan Masalah ke Komdigi
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara resmi melaporkan persoalan mendesak terkait perdagangan di platform marketplace kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Langkah ini diambil untuk merespons keresahan pelaku usaha kecil terhadap ekosistem digital saat ini.
Fokus utama laporan mencakup lonjakan biaya layanan bagi penjual yang dinilai memberatkan. Selain itu, ada indikasi praktik penyalahgunaan pasar atau market abuse.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan bahwa seluruh ekosistem e-commerce harus berlandaskan prinsip keadilan. Ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap pengusaha UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Harapan Tindakan Tegas dari Komdigi
Melalui aduan yang disampaikan, Kementerian UMKM berharap Komdigi segera mengambil tindakan nyata. Tindakan tersebut diharapkan sesuai dengan wewenang dan mekanisme hukum yang berlaku.
Maman memastikan kementeriannya akan terus mendampingi pelaku usaha agar terlindungi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Perlindungan ini krusial agar UMKM mampu bertahan dan berkembang.
Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi dasar kebijakan ini.
Arahan tersebut mencakup perlindungan maksimal bagi pelaku usaha kecil, pemberdayaan UMKM di platform digital, penciptaan regulasi yang adil, dan stabilitas ekosistem e-commerce.
Respons Kementerian Komunikasi dan Digital
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan kesiapan instansinya menegakkan aturan. Pihaknya berkomitmen memberikan proteksi bagi UMKM di ruang digital.
Meutya menekankan bahwa setiap platform marketplace wajib menyesuaikan diri dengan regulasi baru yang sedang dipersiapkan. Langkah adaptasi ini demi menciptakan ekosistem digital yang sehat, adil, dan berkelanjutan.
Ia menyampaikan pesan tegas kepada aplikator untuk menyadari perubahan kebijakan yang akan datang. Para aplikator diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga mematuhi rambu-rambu hukum.
Pemerintah menargetkan terciptanya lapangan kerja dan peluang usaha yang lebih luas melalui penataan ulang industri marketplace. Sinkronisasi antara Kementerian UMKM dan Komdigi diharapkan memperketat pengawasan praktik bisnis digital.
Ke depannya, koordinasi antar kementerian akan terus diintensifkan untuk memantau perilaku aplikator besar. Hal ini dilakukan demi memastikan kepatuhan terhadap aturan baru yang melindungi jutaan pelaku UMKM.
Update Terbaru
Tolak Alih Fungsi, Cak Imin Pastikan Sekolah Rakyat Bukan di UI
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
PM Israel Sebut Benua Biru Berada dalam Incaran Iran
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Sebab Prabowo Abaikan Sedan BMW Resmi dan Pakai Mercy-Maybach
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Pasokan Amerika Serikat Naik, Harga Minyak Dunia Melemah ke US$92,98
Rabu / 18-11-2026, 11:35 WIB
Alasan John Herdman Kagumi Semangat Pemain Timnas Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Delapkan Fraksi Sampaikan Pandangan di Pleno RUU Perampasan Aset
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Progres Integrasi Jaringan XLSmart Tembus 96 Persen Akhir 2026
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Uji Coba Wahana Baru, NASA Pacu Jadwal Pendaratan Misi Artemis ke Bulan
Rabu / 18-11-2026, 11:28 WIB
Geger Siswi SMPN di Surabaya Alami Pemeriksaan Menstruasi hingga Disuruh Guru Angkat Rok di WC
Rabu / 18-11-2026, 11:24 WIB
Sempat Ditutup karena Masalah Keamanan Archive of Our Own Pulih
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Anime Otherworldly Munchkin Umumkan Tanggal Tayang dan Pemeran Baru
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Deretan Jungler Terbaik di Dunia 2026 dan Kiprah Pro Player Top
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Meneliti Situs APKCombo: Fungsi, Keunggulan, dan Ancaman Malware
Rabu / 18-11-2026, 11:21 WIB
Fitur AI Agent di Copilot Windows 11 Mampu Atur File dan Diagnosa PC
Rabu / 18-11-2026, 11:14 WIB






