Kasus Sindikat SIM Palsu Terbongkar, DPR Minta Evaluasi Sistem Ujian
Senin / 21-09-2026, 06:07 WIB
DPR mendorong kepolisian membenahi sistem penerbitan SIM menyusul terungkapnya sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu di Siak, Riau.
Senin / 21-09-2026, 06:07 WIB
DPR mendorong kepolisian membenahi sistem penerbitan SIM menyusul terungkapnya sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu di Siak, Riau.
Senin / 21-09-2026, 03:49 WIB
Partai NasDem mendorong revisi Undang-Undang Pemilu untuk ditempatkan sebagai prioritas utama di parlemen dibandingkan undang-undang lainnya.
Minggu / 20-09-2026, 20:08 WIB
Moreno Soeprapto menyampaikan permintaan maaf setelah video dirinya melakukan video call sambil melet saat Rapat DPR menuai sorotan publik luas.
Minggu / 20-09-2026, 08:46 WIB
Pemerintah menegaskan sikapnya untuk menjaga batas defisit APBN di bawah 3 persen guna mempertahankan kredibilitas fiskal di tengah usulan DPR untuk mengkaji ulang regulasi tersebut.
Sabtu / 19-09-2026, 22:14 WIB
DPR RI mendesak pemerintah melakukan audit kondisi pengungsian korban gempa NTT karena jumlah korban meninggal di pengungsian mencapai 94 orang.
Sabtu / 19-09-2026, 09:14 WIB
Komisi XII DPR menekankan pentingnya hilirisasi dan penciptaan nilai tambah dalam pengelolaan mineral agar memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi Indonesia.
Jumat / 18-09-2026, 15:42 WIB
DPR RI mendesak evaluasi serius terhadap penanganan pengungsi setelah 94 warga dilaporkan meninggal dunia di pengungsian pascagempa besar di NTT.
Jumat / 18-09-2026, 04:07 WIB
DPR menyetujui anggaran Rp509 miliar bagi BPOM untuk mengawal program Makan Bergizi Gratis serta memperkuat pengawasan dan mitigasi keracunan.
Kamis / 17-09-2026, 17:56 WIB
DPR menyoroti cadangan emas Pongkor yang semakin menipis dan meminta PT Antam tidak hanya menjadi trader, melainkan memperkuat kegiatan eksplorasi.
Kamis / 17-09-2026, 09:28 WIB
Wacana perubahan ambang batas parlemen dalam revisi UU Pemilu dilaporkan telah mengerucut dan menguat pada opsi angka sebesar 5 persen.
Kamis / 17-09-2026, 02:56 WIB
TNI meminta agar tanah pertahanan negara yang sah dikecualikan dari objek reforma agraria guna mengatasi berbagai persoalan aset dan BMN.
Kamis / 17-09-2026, 01:35 WIB
Koalisi buruh memberi tenggat waktu kepada DPR RI dan pemerintah hingga 22 September 2026 untuk memperbaiki draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.