DPR RI mendorong pelaksanaan audit menyeluruh terhadap fasilitas pengungsian korban bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Langkah evaluasi ini diminta setelah data menunjukkan ada 94 warga yang meninggal dunia selama berada di posko pengungsian.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyampaikan keprihatinannya atas tingginya angka kematian di area pengungsian tersebut.

Jumlah korban yang wafat di pengungsian ternyata melampaui korban jiwa akibat dampak langsung guncangan gempa yang tercatat 48 orang.

Akibat tambahan tersebut, total keseluruhan korban jiwa terkait bencana alam di wilayah itu mencapai 142 orang.

Charles menilai kondisi tersebut mengindikasikan adanya pengelolaan tempat pengungsian yang kurang ideal dan belum maksimal.

Audit di lapangan diperlukan guna memastikan kualitas pelayanan kesehatan bagi para warga yang mengungsi berjalan dengan baik.

Politikus tersebut juga mendorong kerja sama lintas instansi mulai dari pemerintah daerah hingga BNPB untuk meninjau masalah.

Koordinasi itu bertujuan mencegah jatuhnya korban jiwa susulan serta menjamin keselamatan seluruh warga terdampak.

Sebelumnya, BNPB merinci bahwa korban meninggal akibat langsung gempa berjumlah 48 jiwa dan korban di pengungsian 94 jiwa.