Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak pihak kepolisian untuk segera membenahi sistem penerbitan surat izin mengemudi.

Desakan tersebut muncul setelah aparat membongkar jaringan sindikat pembuatan surat izin mengemudi palsu di daerah Siak, Riau.

Ia menilai keberadaan sindikat ilegal ini menunjukkan adanya persoalan karena sebagian warga memilih jalan pintas.

Warga dilaporkan bersedia membayar Rp550.000 untuk memperoleh dokumen palsu tersebut.

Padahal, tarif resmi pembuatan surat izin mengemudi kategori tersebut jauh lebih murah.

Polres Siak Tangkap Delapan Tersangka

Kepolisian Resor Siak menangkap delapan tersangka yang terlibat dalam jaringan pemalsuan lintas wilayah ini.

Aparat mengamankan sekitar 500 dokumen palsu yang sudah disebarkan ke berbagai wilayah di provinsi tersebut.

Sindikat ini mulai beroperasi sejak bulan Juni 2026 melalui media sosial dan aplikasi pengiriman pesan.

Para pelaku menetapkan tarif bervariasi tergantung jenis dokumen yang dipesan oleh pembuat.

Tarif yang dipatok berkisar mulai dari Rp750.000 hingga Rp1.700.000 untuk kategori tertentu.

Pelaku menggunakan aplikasi ponsel untuk mengedit identitas dan foto pada data pemesan.

Hasil editan tersebut kemudian dicetak menggunakan stiker bening dan ditempel pada kartu bekas.