Opsi perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu dilaporkan telah mengerucut. Wacana tersebut kini berada di kisaran angka 4 hingga 5 persen.

Kebijakan penyesuaian ambang batas parlemen ini merupakan mandat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Walau sempat diterapkan pada pemilu lalu, Mahkamah Konstitusi meminta lembaga terkait untuk mengkaji ulang besaran angkanya.

Berdasarkan pertemuan para ketua umum partai koalisi, usulan perubahan ambang batas tersebut disebut semakin menguat di angka 5 persen.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menyatakan angka tersebut merupakan yang terkuat.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono turut membenarkan adanya pertemuan para pimpinan partai koalisi. Pihaknya mengakui bahwa seluruh partai koalisi sepakat dengan opsi ambang batas di angka 5 persen.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga turut mendorong kenaikan ambang batas parlemen tersebut.

Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun menilai angka tersebut ideal untuk mewujudkan kerja parlemen yang lebih efektif.

Komarudin menambahkan bahwa penyesuaian persentase ini penting untuk mendukung proses penyederhanaan partai serta konsolidasi politik. Meskipun demikian, ia mengingatkan agar proses pembahasannya tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.