Partai NasDem secara tegas mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ditempatkan sebagai prioritas utama.

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai regulasi tersebut memiliki posisi yang sangat strategis bagi kelangsungan demokrasi.

Ia meminta para anggota dewan untuk meninjau kembali skala prioritas pembahasan produk legislasi di parlemen.

Meskipun undang-undang lain tetap penting, aturan pemilu dianggap memiliki tingkat urgensi yang jauh lebih tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan Surya Paloh pada Senin (21/9/2026) di Jakarta.

Sementara itu, persiapan awal terkait revisi tersebut kini mulai digarap di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyatakan bahwa panitia kerja aturan pemilu dijadwalkan terbentuk pada tahun ini.

Komisi II saat ini tengah berfokus menyusun draf awal serta naskah akademik Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Di sisi lain, para ketua umum partai politik dari koalisi pemerintah telah melaksanakan pertemuan informal.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengungkapkan bahwa pertemuan itu turut membahas isu besaran ambang batas parlemen.