Pemerintah memberikan respons tegas terkait usulan Komisi XI DPR RI yang meminta agar batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dikaji ulang.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memastikan bahwa pihaknya akan tetap konsisten mempertahankan aturan batas defisit tersebut di bawah angka 3 persen.

Menurut Juda, langkah mempertahankan posisi di bawah 3 persen merupakan instrumen penting untuk menjaga kredibilitas fiskal negara secara keseluruhan.

Sebelumnya, usulan pengkajian ulang itu disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat Umum mengenai RUU Keuangan Negara.

Misbakhun menilai pelonggaran batas defisit diperlukan dalam situasi tertentu guna mendukung ekspansi pertumbuhan ekonomi agar Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.

Politikus Partai Golkar tersebut mengkritik pandangan yang menganggap angka pembatasan defisit tersebut sebagai sesuatu yang absolut dan tidak boleh dievaluasi.