Kortas Tipidkor Polri melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi terkait kasus dugaan korupsi lahan seluas 230.450 meter.

Lahan tersebut merupakan milik Kementerian ATR/BPN yang berlokasi di wilayah Bali dengan nilai taksiran mencapai Rp4,8 triliun.

Direktur Penelusuran dan Pengamanan Aset Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Indra Lutrianto Amstono menyampaikan bahwa para saksi yang diperiksa mencakup unsur pegawai ATR/BPN.

Selain itu, pemeriksaan juga menyasar pihak dari Kantor Wilayah BPN Bali serta unsur swasta yang terlibat dalam penguasaan lahan.

Pihak swasta tersebut meliputi PT Marga Srikaton Dwipratama selaku pihak yang menguasai lahan dan PT Telehouse.

Penyidik mendalami dugaan penggunaan dokumen internal BPN serta proses tukar-menukar atau ruislag yang dianggap seolah-olah telah selesai.

Kewajiban pihak swasta untuk membangun Gedung BPN hingga kini belum dipenuhi dan belum ada lahan pengganti yang disiapkan.

Kasus ini bermula dari proses ruislag antara BPN dan PT Marga Srikaton Dwipratama mengenai tanah di Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali.

Meskipun telah ditetapkan sebagai pemenang lelang, PT MSD tidak kunjung merealisasikan pembangunan Gedung BPN Bali.

Perusahaan swasta tersebut justru telah menguasai fisik tanah negara dengan melakukan pemagaran dan pembangunan pos jaga sejak lama.

Negara dilaporkan tidak bisa memanfaatkan aset tanah itu sejak tahun 2014 akibat tindakan pihak swasta tersebut.