Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia memberikan tenggat waktu kepada DPR RI serta pemerintah hingga 22 September 2026.

Tenggat tersebut diberikan agar draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dapat segera diperbaiki.

Apabila tuntutan tidak diakomodasi, kelompok buruh menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta.

Aksi unjuk rasa tersebut diperkirakan akan melibatkan sekitar 70 ribu hingga 100 ribu massa dari berbagai elemen pekerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nena Wea menyebut kaum buruh merasa sangat kecewa.

Kecawa tersebut muncul setelah melihat draf RUU Perlindungan Ketenagakerjaan yang disusun oleh pihak DPR.

Menurut Andi Gani, sejumlah substansi yang sebelumnya sudah dibahas bersama ternyata belum tercermin dalam draf.

Pernyataan itu disampaikan seusai menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX DPR RI pada hari Rabu.

Sebelumnya, serikat buruh telah melakukan komunikasi dan pembahasan bersama selama kurun waktu sekitar empat bulan.

Buruh bahkan membentuk tim bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia guna merumuskan aturan ketenagakerjaan yang adil.

Dialog tersebut dilakukan untuk mencari rumusan terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja dan pengusaha.

Ketua Umum Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno turut mempertanyakan substansi draf aturan tersebut.

Sunarno menilai berbagai isu krusial yang disuarakan buruh belum sepenuhnya masuk ke dalam draf RUU.

Salah satu persoalan utama yang mendapat sorotan tajam adalah aturan mengenai pekerja kontrak atau PKWT.

Sunarno meminta masa kerja pekerja kontrak dibatasi maksimal satu tahun untuk memberikan kepastian status.

Para buruh selanjutnya meminta DPR dan pemerintah meninjau ulang substansi draf sebelum pembahasan berlanjut.