Sorotan DPR Terhadap Fasilitas Mewah Ilegal di Lapas Cibinong
Rabu / 30-09-2026, 20:42 WIB
DPR menyebut fasilitas mewah di Lapas Cibinong sebagai bangunan liar karena izinnya baru terbit 2026 serta berdiri di bantaran sungai.
Rabu / 30-09-2026, 20:42 WIB
DPR menyebut fasilitas mewah di Lapas Cibinong sebagai bangunan liar karena izinnya baru terbit 2026 serta berdiri di bantaran sungai.
Rabu / 30-09-2026, 16:56 WIB
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengungkap hasil investigasi sementara terkait temuan hunian mewah dan dua narapidana di Lapas Cibinong.
Rabu / 30-09-2026, 15:28 WIB
DPR menyoroti penanganan kecelakaan kapal beruntun yang belum menetapkan tersangka serta meminta kepolisian mengusut tuntas pihak terkait.
Rabu / 30-09-2026, 15:28 WIB
DPR RI mengklaim telah mendengarkan aspirasi dari hampir 60 pihak dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.
Rabu / 30-09-2026, 14:21 WIB
Komisi XIII DPR melakukan sidak ke Lapas Cibinong dan mendapati sejumlah fasilitas mewah serta botol bir masih lengkap di dalam bangunan tidak berizin.
Rabu / 30-09-2026, 14:07 WIB
Komisi V DPR mengkritisi penetapan masinis KA Argo Bromo sebagai tersangka kecelakaan Bekasi dan menyoroti adanya faktor kelalaian dari manajemen.
Rabu / 30-09-2026, 09:00 WIB
Badan Anggaran DPR meminta Bank Indonesia dan pemerintah menjaga nilai tukar rupiah di kisaran Rp17.500 per dolar AS pada tahun 2027 demi fiskal.
Rabu / 30-09-2026, 08:35 WIB
Ombudsman RI membeberkan sejumlah temuan penting terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong dalam rapat bersama Komisi II DPR.
Rabu / 30-09-2026, 04:00 WIB
Ditjen Pemasyarakatan menyatakan belum ada alokasi anggaran pemasangan CCTV dan pusat kendali di lapas serta rutan pada tahun 2026.
Rabu / 30-09-2026, 01:42 WIB
Aliansi serikat buruh menyatakan siap menggelar aksi unjuk rasa kembali di DPR RI jika sebelas tuntutan utama mereka tidak dikabulkan dalam RUU Pelindungan Ketenagakerjaan.
Selasa / 29-09-2026, 21:21 WIB
Komisi II DPR menargetkan revisi UU Pemilu rampung dan disahkan pada Maret 2027. Pembahasan dimulai setelah Panja dibentuk, naskah akademik tuntas akhir 2026.
Selasa / 29-09-2026, 19:56 WIB
Komisi II DPR secara resmi membentuk panitia kerja untuk memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu yang mencakup berbagai poin sorotan.