Aliansi serikat pekerja memberikan ancaman serius untuk kembali turun ke jalan menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Massa aksi sebelumnya telah menyampaikan sebelas tuntutan penting kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Senayan, Jakarta.

Namun pihak pimpinan dewan belum bisa memberikan kepastian karena rancangan regulasi tersebut belum mencapai tahap pengesahan resmi.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Sunarno menyebutkan bahwa lembaganya mendapatkan informasi pengesahan akan berlangsung pada tanggal 6 Oktober.

Ia menegaskan apabila seluruh tuntutan krusial tersebut tidak diakomodasi, massa dipastikan hadir kembali untuk mengawal jalannya proses pengesahan.

Sejumlah perwakilan pimpinan dewan diketahui sudah sempat menemui massa koalisi besar yang menggelar aksi unjuk rasa di lokasi.

Secara substansial, rancangan aturan yang sedang dibahas dinilai tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan aturan ketenagakerjaan sebelumnya.

Salah satu poin penolakan yang disuarakan berkaitan dengan aturan pembatasan sistem kerja kontrak yang dinilai menyerupai praktik perbudakan modern.

Selain itu, mereka juga menyoroti praktik kerja magang swasta yang dinilai merugikan karena banyak menjerat korban pemutusan hubungan kerja.