Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Mashudi menyatakan instansinya tidak memiliki alokasi anggaran untuk memasang kamera pemantau di seluruh lapas.

Pernyataan tersebut disampaikan Mashudi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 September 2026.

Ia menanggapi sorotan dari anggota Komisi XIII DPR Prana Putra Sohe mengenai temuan rumah berfasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Prana menilai kejadian di Cibinong mencerminkan kebobrokan yang hampir merata di berbagai lapas dengan estimasi biaya sewa tertentu.

Ia mendorong agar pengadaan diarahkan pada sektor teknologi yang bermanfaat seperti halnya sistem yang diterapkan oleh PT Kereta Api Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Mashudi menjelaskan bahwa pihak Ditjen Pemasyarakatan sebenarnya memiliki keinginan besar melengkapi rutan dan lapas dengan peralatan elektronik.

Namun secara jujur ia menyampaikan bahwa tahun 2026 memang anggaran tidak ada untuk memasang perangkat tersebut.

Keterbatasan anggaran tersebut membuat para kepala lapas dan rutan berinisiatif mengupayakan pengadaan jaringan kamera pemantau secara mandiri.

Kendala anggaran yang signifikan pada tahun 2026 juga menghambat rencana pembangunan pusat kendali terpusat di lingkungan pemasyarakatan.