Hakim Agung Kamar Perdata sekaligus Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, S.

H., M. H., mengadakan pembinaan teknis secara daring untuk jajaran pengadilan di Papua.

Pelaksanaan kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa, 29 September 2026.

Agenda ini didasarkan pada Keputusan Ketua MA Nomor 48/KMA/SK. PW1/II/2026 yang menjangkau puluhan wilayah pengadilan tingkat banding dalam beberapa gelombang.

Dalam kesempatan itu, Sobandi juga memaparkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 terkait penyelesaian sengketa bank dalam likuidasi.

Aturan baru tersebut mencakup kewenangan pengadilan, persidangan elektronik, pemeriksaan cepat, serta penanganan upaya hukum aset bank.

Terkait kesejahteraan aparatur, Sobandi menyebutkan perjuangan peningkatan tunjangan panitera dan juru sita telah mengantongi izin prinsip dari Menteri Keuangan per 15 September 2026.

Proses selanjutnya tinggal menunggu pembahasan bersama Menpan RB dan harmonisasi dalam bentuk Perpres.

Selain itu, kenaikan tunjangan kinerja ASN MA juga sudah masuk tahap izin prinsip dengan perhatian khusus dari Presiden.

Sobandi berharap peningkatan tunjangan kinerja tersebut dapat terealisasi sepenuhnya pada tahun ini atau paling lambat tahun depan.

Mahkamah Agung juga berencana merilis pengadaan calon hakim dari unsur ASN pada Oktober 2026.

Provinsi Papua dan Aceh akan mendapatkan formasi khusus dengan persyaratan yang lebih mudah untuk mengatasi krisis hakim.

Dari sisi anggaran, MA menerima alokasi sekitar Rp23 triliun pada tahun ini dengan sebagian dana diarahkan untuk belanja modal.

Anggaran tersebut mencakup pengadaan laptop baru bagi hakim, panitera, dan sekretaris serta persiapan rumah flat negara.