Harga Pertalite Dinilai Belum Sesuai Biaya Aktual Versi BPK
Rabu / 14-10-2026, 12:49 WIB
BPK mendapati formula harga indeks pasar Pertalite belum mencerminkan biaya perolehan aktual, berpotensi memengaruhi nilai kompensasi.
Rabu / 14-10-2026, 12:49 WIB
BPK mendapati formula harga indeks pasar Pertalite belum mencerminkan biaya perolehan aktual, berpotensi memengaruhi nilai kompensasi.
Rabu / 14-10-2026, 12:49 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan mendapati risiko penurunan nilai wilayah kerja migas senilai Rp53,61 triliun akibat lemahnya pengawasan.
Rabu / 14-10-2026, 12:35 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang melemahkan akuntabilitas pengelolaan sektor hulu migas.
Rabu / 14-10-2026, 11:00 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan meminta Kementerian ESDM memperketat pengawasan penjualan bijih nikel ke smelter mandiri guna mengoptimalkan penerimaan negara.
Rabu / 14-10-2026, 07:07 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan mencatat potensi penerimaan negara bukan pajak perikanan tangkap senilai Rp5,63 triliun belum dipungut pada periode 2023-2024.
Rabu / 14-10-2026, 07:07 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan mendapati masalah keterlambatan penagihan sanksi serta pengelolaan dana beasiswa LPDP mencapai miliaran rupiah.
Rabu / 14-10-2026, 06:21 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan potensi ketidakhematan subsidi dan kompensasi listrik mencapai Rp61,48 triliun yang menambah risiko fiskal.
Rabu / 14-10-2026, 05:14 WIB
BPK menemukan 1.146 izin usaha pertambangan belum terpantau merealisasikan reklamasi dan merekomendasikan pembaruan sistem pengawasan kepada Kementerian ESDM.
Rabu / 14-10-2026, 04:14 WIB
BPK menyoroti validitas target lifting migas 2030 yang belum didukung data teknis valid serta perencanaan yang disepakati dengan kontraktor.
Rabu / 14-10-2026, 04:00 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan mendapati penyaluran KUR bermasalah pada 2025 yang melibatkan 67.414 rekening debitur dengan subsidi bunga hingga Rp181,17 miliar.
Rabu / 14-10-2026, 03:07 WIB
Badan Pemeriksa Keuangan mendapati potensi kehilangan PNBP hingga Rp3,9 triliun akibat lemahnya pengawasan izin tinggal dan visa TKA.
Sabtu / 10-10-2026, 03:28 WIB
DPD RI berkomitmen menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan soal berbagai persoalan berulang yang dihadapi oleh sektor keuangan daerah.