Badan Pemeriksa Keuangan mencatat adanya potensi kerugian ekonomi dari sektor hulu minyak dan gas bumi.

Temuan ini mencakup sembilan kontraktor kontrak kerja sama periode 2020 sampai 2024 dengan nilai mencapai US$2,99 miliar atau setara dengan Rp53,61 triliun.

Lembaga auditor negara menilai pengawasan serta fungsi verifikasi biaya oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi belum berjalan optimal.

Kondisi tersebut memicu kerentanan berupa inefisiensi pembebanan anggaran yang melampaui batas ketentuan.

Selain itu, BPK menyoroti prosedur perubahan lingkup pekerjaan teknik yang tidak sesuai aturan pada empat kontraktor.

Ketidaksesuaian itu mengakibatkan kekurangan penerimaan negara karena kelebihan pembebanan biaya pemulihan sebesar US$1,58 miliar.

Auditor juga mencatat denda keterlambatan yang belum dikenakan senilai US$421.250 dari proyek tersebut.

Pemeriksaan turut mengungkit proyek perluasan Tangguh di Papua Barat yang dioperasikan oleh bp Berau Ltd.

Proyek strategis nasional tersebut memiliki nilai investasi sekitar US$4,83 miliar atau Rp72,45 triliun.