Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan adanya potensi penerimaan negara dari sektor perikanan tangkap yang belum berhasil dipungut senilai Rp5,63 triliun.

Temuan tersebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026 untuk periode 2023-2024.

Penyebab Potensi PNBP Perikanan Belum Dipungut

Persoalan tersebut berkaitan dengan masalah kewenangan perizinan kapal serta ketidakselarasan ketentuan ukuran kapal nelayan kecil.

Potensi penerimaan pertama berasal dari kegiatan produksi perikanan tangkap kapal berukuran 11 hingga 30 Gross Tonase senilai Rp2,98 triliun.

Kapal dalam rentang ukuran tersebut berada dalam lingkup kewenangan perizinan yang dipegang oleh pemerintah daerah.

Masalah kedua menyangkut ketidakselarasan batas ukuran kapal yang dikategorikan sebagai kapal nelayan kecil.

Ketidaksesuaian ketentuan tersebut menghambat pelaksanaan pemungutan dengan potensi nilai mencapai Rp2,65 triliun.

Pemerintah dinilai kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan negara akibat kendala pengaturan ukuran kapal dan pembagian kewenangan.

Rekomendasi Tindak Lanjut dari BPK

Untuk menindaklanjuti temuan ini, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Dalam Negeri.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk menangani kendala pemungutan PNBP dari sektor perikanan tangkap.

Selain itu, BPK menyarankan evaluasi terhadap mekanisme pengendalian serta pemantauan pemungutan penerimaan negara.

Evaluasi ini mencakup pemungutan atas kapal berkapasitas 11 hingga 30 Gross Tonase yang berkaitan dengan perizinan daerah.