Badan Pemeriksa Keuangan mendapati sejumlah persoalan dalam tata kelola sanksi dan penagihan dana pendidikan oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Temuan tersebut mencakup keterlambatan penerbitan keputusan sanksi serta belum optimalnya tindak lanjut kepada penerima beasiswa yang berhenti.

Rincian Nilai Permasalahan Beasiswa

Pemeriksa mencatat tiga kelompok nilai utama yang berkaitan dengan administrasi dan pemulihan dana pendidikan di lembaga tersebut.

Angka pertama senilai Rp7,97 miliar berasal dari pelanggaran pada 17 kasus Program Beasiswa Native yang mengalami keterlambatan penagihan.

Berikutnya terdapat dana sebesar Rp6,89 miliar yang belum ditindaklanjuti dari program kolaborasi bersama kementerian terkait.

Selain itu, terdapat sanksi pengembalian senilai Rp1,51 miliar yang belum ditagihkan atas surat keputusan pemberhentian penerima.

Akibat hambatan ini, proses pemulihan dana dan penanganan potensi piutang tidak tertagih menjadi terkendala.

Lembaga pemeriksa menyarankan pimpinan instansi untuk segera mempercepat penagihan serta menyelesaikan piutang pelanggaran.

Dalam laporannya, pemeriksa merinci bahwa hambatan tersebut mencakup risiko piutang tidak tertagih serta potensi kelebihan pembayaran.

Lembaga pemeriksa menegaskan agar pimpinan instansi segera mengambil langkah konkrit guna memastikan pemulihan dana pendidikan dapat berjalan secara optimal.