Ketidakjelasan status kelembagaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dinilai melemahkan akuntabilitas.

Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan persoalan tersebut dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2026.

Temuan Audit dan Masalah Pertanggungjawaban

Temuan audit mencakup pertanggungjawaban organisasi yang belum memadai serta mekanisme pelaporan kepada Presiden yang tidak sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut turut memengaruhi kepastian hukum dan daya tarik investasi di industri hulu minyak dan gas bumi.

Komisi Pengawas SKK Migas juga dinilai belum menjalankan fungsi pengendalian secara optimal.

Rencana Pembentukan Badan Usaha Khusus

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang Minyak dan Gas Bumi.

Aturan baru ini memuat rencana pembentukan Badan Usaha Khusus Minyak dan Gas Bumi untuk mengelola kegiatan hulu.

Badan baru tersebut direncanakan mengambil alih seluruh peran pengusahaan yang selama ini dijalankan oleh SKK Migas.

Di sisi lain, contingent resources migas pada 2024 mencapai 1.220 MMBOE dan melampaui target awal.