Badan Pemeriksa Keuangan menyoroti lemahnya pengawasan terhadap transaksi penjualan bijih nikel kepada fasilitas pengolahan yang berdiri sendiri.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu optimalisasi penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara.

Rekomendasi Perbaikan Tata Kelola Hilirisasi

Dalam laporan resmi, BPK mencatat belum efektifnya pengawasan lintas kementerian terhadap transaksi penjualan komoditas tambang.

Ketiadaan aturan menteri khusus yang menetapkan kriteria fasilitas terintegrasi turut memengaruhi pemilihan skema usaha.

Lembaga pemeriksa mendorong Kementerian ESDM segera menyusun aturan mengenai kriteria serta mekanisme verifikasi operasi.

Koordinasi intensif bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian juga dipandang perlu untuk memperkuat pengawasan.

Pemanfaatan sistem elektronik seperti e-PNBP dan SIINas diharapkan mampu mendukung proses rekonsiliasi data secara real time.

Perbedaan izin usaha pertambangan dan izin usaha industri menjadi salah satu konteks penting dalam tata kelola hilirisasi.

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia mencatat ratusan izin aktif yang memasok puluhan fasilitas pengolahan di berbagai wilayah.

Kebutuhan bahan baku yang besar menuntut integrasi data yang andal agar kepatuhan kewajiban finansial dapat terjaga optimal.